Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat

Merahputih.com - Tragedi banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) telah menciptakan duka mendalam secara nasional dan meluluhlantakkan kawasan terdampak.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per pagi 3 Desember 2025 menunjukkan dampak korban jiwa yang masif, 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka, dan 576.300 jiwa terpaksa mengungsi.

Melihat parahnya kondisi ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk segera mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki, termasuk memanfaatkan alokasi dana darurat yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Said Abdullah secara spesifik menyebutkan jumlah anggaran yang dapat digunakan pemerintah.

“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ujar Said, Kamis (4/12).

Baca juga:

Terbang Jam 5 Pagi, Gibran Tinjau 3 Provinsi Korban Banjir Sumatera Ikuti Arahan Prabowo

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, dukungan anggaran tersebut sangat krusial untuk membiayai seluruh proses, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. Pemanfaatan dana darurat ini mendesak karena jumlah korban jiwa dan luka berpotensi terus bertambah, sementara ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” tuturnya.

Anggaran Multi-Tahun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa anggaran on call Rp4 triliun juga bisa dialokasikan untuk program pascatanggap darurat, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menekankan bahwa kebutuhan program ini sangat besar, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi kemungkinan besar memerlukan anggaran multiyears (anggaran 2026 dan seterusnya).

Kebutuhan rehabilitasi meliputi pemulihan layanan umum yang rusak, seperti rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.

Sementara itu, kebutuhan rekonstruksi akan difokuskan untuk membangun kembali fasilitas layanan umum yang hancur, mencakup pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, hingga pasar.

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang besar lagi,” tambahnya.

Penanganan Cepat dan Terintegrasi

Untuk menjamin respons yang cepat dan terintegrasi, Said meminta pemerintah agar mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat menjadi prioritas utama untuk mencegah warga terdampak mengalami kelaparan.

Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif. Ia mengaku sedih menyaksikan insiden yang terjadi di lapangan.

“Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan ‘penjarahan’ di pertokoan dan gudang Bulog,” katanya.

Said meyakini tindakan tersebut dipicu oleh kondisi warga yang belum mendapatkan layanan tanggap darurat yang memadai.

Baca juga:

Banjir Rob Meluas di Jakarta, 16 RT dan 3 Jalan Tergenang Akibat Pasang Maksimum

“Tindakan itu merupakan upaya mempertahankan hidup mereka. Saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,” jelas dia.

Oleh karena itu, pemerintah diminta segera menyediakan kebutuhan tanggap darurat yang lebih masif, termasuk tempat pengungsian yang layak, suplai makanan, MCK, selimut, dan pakaian.

Ia juga meminta perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti anak-anak, dengan menyediakan layanan trauma healing. Secara paralel, operasi search and rescue (SAR) juga harus dilakukan secara masif dan terus-menerus untuk menemukan korban yang hilang.