Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mencegah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam para pekerja di industri rokok.
"Artinya pemerintah harus membereskan soal ini, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dari pabrik-pabrik rokok yang sedang tidak kondusif. Saya kira ini harus menjadi perhatian pemerintah," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, Selasa (9/9).
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA] Isi Kuesioner Gudang Garam Dapat Bantuan Kesehatan Rp 2 Juta
Pernyataan ini disampaikan Irma menyusul viralnya kabar PHK massal di perusahaan rokok Gudang Garam di Jawa Timur.
Selain isu PHK, politikus Partai NasDem itu juga menyoroti masalah peredaran rokok ilegal yang memperburuk kondisi industri. Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah.
Hal ini, menurutnya, menimbulkan persaingan tidak sehat dengan rokok legal yang harganya terus naik karena cukai resmi.
Baca juga:
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Irma menyatakan bahwa Komisi IX DPR berkomitmen untuk mengawasi pemerintah agar dapat menekan potensi PHK dan memulihkan ekosistem industri rokok nasional.
"Kami di DPR akan mengawasi, kami tidak ingin lagi seolah-olah di DPR itu tidak bekerja. DPR mengkritisi, DPR melakukan investigasi, sehingga kami tahu persoalannya apa. Kemudian bisa merekomendasikan kepada pemerintah solusinya harus seperti apa, agar pengangguran berjamaah tidak semakin bertambah," jelas dia.
