Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah

Merahputih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, melontarkan kritik tajam terkait merosotnya daya saing pariwisata Indonesia di kancah Asia Tenggara.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (21/1), ia menyebut Indonesia tertinggal jauh di belakang Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam yang kini melesat cepat.

“Kalau kita lihat data, Malaysia pada 2025 menargetkan 40 juta wisatawan dan terealisasi 38 juta. Thailand mencapai 39 juta, sementara Vietnam yang dulu di bawah kita kini sudah di angka 22 juta,” ujar Bambang Haryo.

Baca juga:

Cirebon Jadi Tujuan Pariwisata Baru saat Nataru 2026, KAI Catat 274 Ribu Penumpang Kereta Api Turun dan Naik

Darurat Integrasi Transportasi dan Kompetensi Sopir

Politisi Partai Gerindra ini menyoroti buruknya sistem transportasi publik yang tidak terhubung dengan destinasi wisata. Di negara tetangga, wisatawan dimudahkan dengan akses terpadu dari bandara hingga hotel.

Namun di Indonesia, wisatawan justru sering kali dipaksa menggunakan transportasi pribadi yang menambah biaya dan kerumitan.

Selain infrastruktur, Bambang juga mencemaskan standar keselamatan transportasi darat. Ia menemukan fakta miris bahwa banyak bus pariwisata yang dikemudikan oleh sopir tanpa kompetensi khusus.

“Sering kali sopir bus pariwisata diambil asal comot, bahkan ada yang sebelumnya sopir truk. Padahal sopir pariwisata itu harus punya keahlian khusus karena menyangkut keselamatan,” tegasnya dengan nada tinggi.

Baca juga:

Wamen Pariwisata Ni Luh Puspa Tinjau Fasilitas Libur Nataru di Taman Fatahillah Jakarta

Kecelakaan Kapal dan Urgensi Polisi Pariwisata

Kondisi di sektor laut pun tak kalah memprihatinkan. Bambang mencatat sedikitnya ada enam insiden kapal wisata tenggelam dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, banyak kapal di kawasan wisata seperti Lombok belum terdaftar di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang memiliki standar internasional.

“Dari informasi KNKT, banyak kecelakaan terjadi karena masalah stabilitas kapal. Harusnya semua kapal wisata terdaftar, bukan hanya di pelabuhan setempat,” tambahnya.

Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina. Ia berharap Kementerian Pariwisata melakukan pembenahan total agar tahun 2026 menjadi titik balik kejayaan pariwisata nasional.