Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - 1 jam, 53 menit lalu
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan

Ilustrasi: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti terus bergerak memulihkan sistem pendidikan di wilayah bencana dengan menyalurkan langsung bantuan bagi sekolah terdampak bencana di Aceh

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, melontarkan kritik keras terhadap lambatnya pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh Utara pascamusibah.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (21/1), ia mengungkap fakta memprihatinkan mengenai kondisi siswa yang harus belajar di tengah sisa-sisa lumpur.

“Faktanya di lapangan masih banyak lumpur yang berakibat pada terhambatnya proses belajar-mengajar, perabotan sederhana berupa meja dan papan tulis juga masih belum terpenuhi,” jelas Sofyan dalam keterangannya, Kamis (22/1).

Baca juga:

Transfer Daerah ke Aceh, Sumut dan Sumbar Tidak Jadi Dipotong, DPR: Percepat Pemulihan dari Bencana

Sekolah Darurat yang Tidak Manusiawi

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyoroti bagaimana proses pembelajaran terpaksa dilakukan secara darurat dalam satu ruangan yang sesak.

Sebagian besar siswa terpaksa duduk lesehan di lantai karena meja dan kursi mereka hancur terendam banjir dan lumpur. Selain hilangnya perabotan, perlengkapan dasar siswa seperti buku dan alat tulis pun masih menjadi barang langka.

“Perlengkapan wajib anak sekolah seperti buku dan alat tulis juga harus disiapkan,” imbuh Sofyan.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak.

Tunjangan Guru dan Kondisi Tenda Darurat

Tak hanya soal infrastruktur, Sofyan juga menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik dan kondisi tenda darurat yang jauh dari kata nyaman.

Baca juga:

Jejak Hitam Bripda MR, Desersi Brimob Aceh yang Gabung Tentara Bayaran Rusia

Sofyan menerima laporan bahwa tenda yang digunakan untuk belajar terasa sangat panas saat siang hari, sehingga sangat mengganggu konsentrasi siswa dan guru.

“Jadi intinya hak-haknya harus segera terpenuhi Pak Menteri, hari demi hari juga harus dipantau terus perkembangannya karena begitu banyaknya siswa yang terdampak,” tuturnya.

Untuk itu, Sofyan mendesak agar tunjangan darurat bagi guru yang terdampak bencana segera dicairkan sebagai bentuk dukungan moral dan finansial bagi mereka yang tetap mengajar di tengah keterbatasan.

#DPR #DPR RI #Aceh #Sekolah #Anak Sekolah #Sekolah Dasar #Bencana Alam #Bencana Nasional #Bencana Hidrometeorologi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 53 menit lalu
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Jawa Timur Waspada Bencana Hidrometeorologi Dampak Cuaca Ekstrem hingga 30 Januari
Cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, serta angin kencang, puting beliung, maupun hujan es, di seluruh 29 kabupaten dan sembilan kota di Jawa Timur, kata Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo Taufiq Hermawan
Frengky Aruan - Rabu, 21 Januari 2026
BMKG Minta Masyarakat Jawa Timur Waspada Bencana Hidrometeorologi Dampak Cuaca Ekstrem hingga 30 Januari
Indonesia
Cuaca Ekstrem Berpotensi Melanda Sebagian Besar Wilayah Bali hingga 27 Januari
Beberapa wilayah di Bali berpeluang alami bencana hidrometeorologi.
Frengky Aruan - Rabu, 21 Januari 2026
Cuaca Ekstrem Berpotensi Melanda Sebagian Besar Wilayah Bali hingga 27 Januari
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Bagikan