Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut

Petugas SPPG di dapur MBG.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly, atau yang akrab disapa Amure, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik saling pinjam siswa dan keberadaan siswa fiktif di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang, Madura. Sekolah yang dimaksud yakni SDN 1 Batuporo Timur, yang beralamat di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung.
?
Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan proses distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tersebut, meskipun disebutkan tidak ada aktivitas siswa di lokasi. Video itu direkam langsung oleh seorang warga setempat bernama Zainuddin.
?
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa keberadaan siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan. Wajib diusut,” tegas Amure, Kamis (22/1).
?
Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan praktik saling pinjam siswa atau pencatatan siswa fiktif berpotensi merugikan negara dan mencederai tujuan utama program pendidikan dan pemenuhan gizi anak. “Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk kepentingan peserta didik. Kalau siswanya tidak ada, lalu untuk siapa anggaran itu disalurkan? Ini harus diusut secara transparan dan tuntas,” ujarnya.

Baca juga:

Imbas Insiden Keracunan MBG, 10 SPPG Dihentikan Sementara


?
Amure menegaskan, apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pencatatan siswa fiktif, kasus tersebut dapat masuk ke ranah pidana. “Saya mendesak Kemendikdasmen tidak menutup mata. Lakukan audit menyeluruh, libatkan aparat pengawas internal, dan jika perlu serahkan kepada aparat penegak hukum. Dunia pendidikan tidak boleh dicemari praktik manipulatif,” pungkasnya.
?
Sebelumnya, sebuah video penyaluran MBG ke sebuah sekolah dasar berdurasi 3 menit 38 detik yang disebut tidak memiliki siswa aktif viral di media sosial. Informasi tersebut disampaikan perekam video yang mengaku bernama Zainuddin.
?
Dalam video itu disebutkan bahwa di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, terdapat lembaga pendidikan SDN 1 Batuporo Timur yang menerima jatah MBG, meskipun tidak ada aktivitas kegiatan belajar-mengajar (KBM) karena tidak memiliki siswa.
?
“Di sini ada lembaga sekolah SDN 1 Batuporo Timur. Setiap harinya mendapatkan bantuan MBG sebanyak 63 porsi. Namun, di lembaga SDN 1 Batuporo Timur ini tidak pernah ada aktivitas belajar-mengajar karena di sekolah ini tidak ada siswa dan siswi yang aktif bersekolah,” kata Zainuddin dalam video tersebut dikutip Rabu (21/1).(Pon)

Baca juga:

Video Makanan MBG Dibagikan Pakai Plastik Viral, Ini Penjelasan Resmi SPPG


?
?

#Makan Bergizi Gratis #Madura #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Badan Gizi Nasional (BGN) merealisasikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp139,77 triliun per 16 September 2026, sambil mengeksekusi refocusing penerima manfaat
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
Keracunan Makanan Jadi Tantangan MBG, BGN Perjelas Aturan Penanggung Jawab
Regulasi MBG harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Keracunan Makanan Jadi Tantangan MBG, BGN Perjelas Aturan Penanggung Jawab
Indonesia
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Sebanyak 1.653 satuan pendidikan kemudian dikeluarkan dari daftar penerima program.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Indonesia
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Kini, Maluku dan Papua masuk prioritas.
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
Indonesia
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Komisi IX DPR meminta BGN melakukan investigasi kasus keracunan MBG. Sebab, kasus tersebut melonjak.
Soffi Amira - Kamis, 10 September 2026
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Indonesia
DPR Desak Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab BGN, Sampai Sembuh Total
Biaya pengobatan tidak semestinya dibebankan kepada keluarga apabila gangguan kesehatan tersebut terbukti merupakan dampak dari pelaksanaan program MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
DPR Desak Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab BGN, Sampai Sembuh Total
Bagikan