Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut

Petugas SPPG di dapur MBG.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly, atau yang akrab disapa Amure, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik saling pinjam siswa dan keberadaan siswa fiktif di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang, Madura. Sekolah yang dimaksud yakni SDN 1 Batuporo Timur, yang beralamat di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung.
?
Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan proses distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tersebut, meskipun disebutkan tidak ada aktivitas siswa di lokasi. Video itu direkam langsung oleh seorang warga setempat bernama Zainuddin.
?
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa keberadaan siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan. Wajib diusut,” tegas Amure, Kamis (22/1).
?
Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan praktik saling pinjam siswa atau pencatatan siswa fiktif berpotensi merugikan negara dan mencederai tujuan utama program pendidikan dan pemenuhan gizi anak. “Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk kepentingan peserta didik. Kalau siswanya tidak ada, lalu untuk siapa anggaran itu disalurkan? Ini harus diusut secara transparan dan tuntas,” ujarnya.

Baca juga:

Imbas Insiden Keracunan MBG, 10 SPPG Dihentikan Sementara


?
Amure menegaskan, apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pencatatan siswa fiktif, kasus tersebut dapat masuk ke ranah pidana. “Saya mendesak Kemendikdasmen tidak menutup mata. Lakukan audit menyeluruh, libatkan aparat pengawas internal, dan jika perlu serahkan kepada aparat penegak hukum. Dunia pendidikan tidak boleh dicemari praktik manipulatif,” pungkasnya.
?
Sebelumnya, sebuah video penyaluran MBG ke sebuah sekolah dasar berdurasi 3 menit 38 detik yang disebut tidak memiliki siswa aktif viral di media sosial. Informasi tersebut disampaikan perekam video yang mengaku bernama Zainuddin.
?
Dalam video itu disebutkan bahwa di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, terdapat lembaga pendidikan SDN 1 Batuporo Timur yang menerima jatah MBG, meskipun tidak ada aktivitas kegiatan belajar-mengajar (KBM) karena tidak memiliki siswa.
?
“Di sini ada lembaga sekolah SDN 1 Batuporo Timur. Setiap harinya mendapatkan bantuan MBG sebanyak 63 porsi. Namun, di lembaga SDN 1 Batuporo Timur ini tidak pernah ada aktivitas belajar-mengajar karena di sekolah ini tidak ada siswa dan siswi yang aktif bersekolah,” kata Zainuddin dalam video tersebut dikutip Rabu (21/1).(Pon)

Baca juga:

Video Makanan MBG Dibagikan Pakai Plastik Viral, Ini Penjelasan Resmi SPPG


?
?

#Makan Bergizi Gratis #Madura #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - 36 menit lalu
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Area depan Gedung MK pun cenderung sepi tanpa kerumunan massa. Namun, sejumlah orang tampak mulai menunggu kedatangan massa aksi sambil duduk di area pinggir trotoar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Bagikan