Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut

Dwi AstariniDwi Astarini - 1 jam, 58 menit lalu
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut

Petugas SPPG di dapur MBG.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly, atau yang akrab disapa Amure, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik saling pinjam siswa dan keberadaan siswa fiktif di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Sampang, Madura. Sekolah yang dimaksud yakni SDN 1 Batuporo Timur, yang beralamat di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung.
?
Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan proses distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tersebut, meskipun disebutkan tidak ada aktivitas siswa di lokasi. Video itu direkam langsung oleh seorang warga setempat bernama Zainuddin.
?
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa keberadaan siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan. Wajib diusut,” tegas Amure, Kamis (22/1).
?
Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan praktik saling pinjam siswa atau pencatatan siswa fiktif berpotensi merugikan negara dan mencederai tujuan utama program pendidikan dan pemenuhan gizi anak. “Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk kepentingan peserta didik. Kalau siswanya tidak ada, lalu untuk siapa anggaran itu disalurkan? Ini harus diusut secara transparan dan tuntas,” ujarnya.

Baca juga:

Imbas Insiden Keracunan MBG, 10 SPPG Dihentikan Sementara


?
Amure menegaskan, apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pencatatan siswa fiktif, kasus tersebut dapat masuk ke ranah pidana. “Saya mendesak Kemendikdasmen tidak menutup mata. Lakukan audit menyeluruh, libatkan aparat pengawas internal, dan jika perlu serahkan kepada aparat penegak hukum. Dunia pendidikan tidak boleh dicemari praktik manipulatif,” pungkasnya.
?
Sebelumnya, sebuah video penyaluran MBG ke sebuah sekolah dasar berdurasi 3 menit 38 detik yang disebut tidak memiliki siswa aktif viral di media sosial. Informasi tersebut disampaikan perekam video yang mengaku bernama Zainuddin.
?
Dalam video itu disebutkan bahwa di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, terdapat lembaga pendidikan SDN 1 Batuporo Timur yang menerima jatah MBG, meskipun tidak ada aktivitas kegiatan belajar-mengajar (KBM) karena tidak memiliki siswa.
?
“Di sini ada lembaga sekolah SDN 1 Batuporo Timur. Setiap harinya mendapatkan bantuan MBG sebanyak 63 porsi. Namun, di lembaga SDN 1 Batuporo Timur ini tidak pernah ada aktivitas belajar-mengajar karena di sekolah ini tidak ada siswa dan siswi yang aktif bersekolah,” kata Zainuddin dalam video tersebut dikutip Rabu (21/1).(Pon)

Baca juga:

Video Makanan MBG Dibagikan Pakai Plastik Viral, Ini Penjelasan Resmi SPPG


?
?

#Makan Bergizi Gratis #Madura #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - 1 jam, 58 menit lalu
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
BPOM memuji SPPG Polri yang menerapkan standar keamanan pangan berkualitas tinggi. Makanan anak diuji layaknya hidangan VIP.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
Indonesia
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
BPOM mengapresiasi SPPG Polri saat melakukan kunjungan dan pengecekan. SPPG itu menerapkan standar keamanan pangan yang baik.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Bagikan