Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, melayangkan kritik keras terhadap rumitnya birokrasi penyaluran bantuan bencana di Indonesia.
Ia menilai mekanisme administrasi yang ada saat ini justru menghambat penyelamatan nyawa di lapangan. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis (22/1).
Abdul Wachid menyoroti syarat "surat-menyurat" yang mengharuskan penetapan status dari kepala daerah sebelum BNPB bisa bergerak. Menurutnya, birokrasi yang berlapis ini adalah penghalang utama dalam fase tanggap darurat.
Baca juga:
“Orang yang terkena bencana itu tidak bisa menunggu proses administrasi yang panjang. Kalau harus menunggu surat-menyurat, dampaknya justru bisa semakin parah,” tegas Abdul Wachid dalam keterangannya, Jumat (23/1).
Pangkas Administrasi, Perkuat Sinergi TNI-Polri
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mendorong agar BNPB diberikan kewenangan yang lebih luas untuk bertindak langsung secara vertikal maupun horisontal.
Ia menginginkan BNPB mampu mengonsolidasikan kekuatan kewilayahan seperti Polres dan Kodim tanpa harus tertahan prosedur administratif yang kaku di tingkat birokrat.
“BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim. Dengan koordinasi yang cepat seperti itu, penanganan darurat bisa segera dilakukan,” jelasnya.
Revisi UU BNPB Masuk Prioritas Prolegnas
Guna memuluskan langkah tersebut, Komisi VIII DPR RI berkomitmen membawa revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai agenda prioritas. Langkah ini bertujuan memperkuat dukungan anggaran serta fungsi koordinasi BNPB di masa depan.
Baca juga:
Abdul Wachid menutup dengan mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hukum tidak boleh menjadi penghalang bagi negara untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang kesusahan.
“Respons cepat adalah kunci dalam penanganan bencana. Negara harus hadir sejak awal ketika masyarakat terdampak, dan itu harus ditopang oleh regulasi yang kuat,” pungkasnya.
