Ribuan TNI/Polri Turun Tangan Redam Demo Ojol di DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 28 Februari 2020
Ribuan TNI/Polri Turun Tangan Redam Demo Ojol di DPR

Polisi amankan demo driver ojek online di depan Gedung MPR/DPR, Jumat (28/2). Foto: TMC Polda Metro Jaya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Demo driver ojek online di depan gedung MPR/DPR mendapatkan penjagaan ketat aparat keamanan gabungan Polri-TNI yang berjumlah hampir 1.000 personel.

Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wiraga Dimas Tama mengatakan selain ribuan personel keamanan, ada juga kendaraan taktis dan mobil baracuda yang disiapkan.

Baca Juga

Pagar Gedung DPR Dijaga Polisi Saat Demo Ojol, Biar Enggak Dirobohkan?

"Pengamanan sekitar 900an dan sebagian dari TNI. Mereka ditempatkan di seputaran gedung DPR/MPR ya," jelas Wiraga kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (28/2).

Polisi
Polisi pengamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di depan Gedung MPR/DPR agar tidak masuk dalam Tol Dalam Kota. Foto: TMC Polda Metro Jaya

Wiraga mengatakan, massa aksi berasal dari sebagian wilayah Jabodetabek. Mereka datang ke depan DPR dengan cara berkonvoi dan sendiri-sendiri menggunakam motor.

Mereka menuntut adanya revisi soal revisi pada UU nomor 2 tahun 2009 yakni meminta kendaraan roda dua dijadikan kendaraan terbatas khusus.

"Tuntutannya sama seperti yang sebelumnya" imbuh Wiraga.

Baca Juga

Tolak Permenhub Nomor 118, Driver Ojol Solo Gelar Doa Bersama

Massa yang jumlahnya tak lebih dari 5 ribu ini memang melakukan aksi menutup sedikit badan jalan. Namun, lanjut Wiraga, tak ada pengalihan arus yang diberlakukan.

"Sempet pengalihan arus. Lalu lintas memang sempat terhambat sedikit tapi udah lancar," jelas Wiraga Dimas Tama.

Massa tersebut menggelar aksi di Jalan Gatot Subroto di hari pertama DPR RI memasuki masa reses. Massa yang mengenakan jaket hijau Go-jek dan Grab tersebut berjalan beriringan di sepanjang Jalan Gatot Subroto dan berhenti di depan Kompleks Parlemen RI, Senayan Jakarta.

Mereka juga membawa berbagai atribut organisasi ojol dan sebuah mobil komando.

Baca Juga

Batal Demo di DPR, 10 Perwakilan Ojol Temui Anggota Dewan

Sayangnya, pada Jumat (28/2) ini, DPR RI telah memasuki masa reses. Para anggota DPR mengunjungi daerah pemilihan mereka masing-masing mulai tanggal 28 Februari 2020 hingga 22 Maret 2020 mendatang. Sehingga, massa diprediksi tidak akan bisa bertemu langsung dengan komisi terkait. (Knu)

#Ojek Online #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Bagikan