Ribuan TNI/Polri Turun Tangan Redam Demo Ojol di DPR
Polisi amankan demo driver ojek online di depan Gedung MPR/DPR, Jumat (28/2). Foto: TMC Polda Metro Jaya
MerahPutih.com - Demo driver ojek online di depan gedung MPR/DPR mendapatkan penjagaan ketat aparat keamanan gabungan Polri-TNI yang berjumlah hampir 1.000 personel.
Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wiraga Dimas Tama mengatakan selain ribuan personel keamanan, ada juga kendaraan taktis dan mobil baracuda yang disiapkan.
Baca Juga
Pagar Gedung DPR Dijaga Polisi Saat Demo Ojol, Biar Enggak Dirobohkan?
"Pengamanan sekitar 900an dan sebagian dari TNI. Mereka ditempatkan di seputaran gedung DPR/MPR ya," jelas Wiraga kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (28/2).
Wiraga mengatakan, massa aksi berasal dari sebagian wilayah Jabodetabek. Mereka datang ke depan DPR dengan cara berkonvoi dan sendiri-sendiri menggunakam motor.
Mereka menuntut adanya revisi soal revisi pada UU nomor 2 tahun 2009 yakni meminta kendaraan roda dua dijadikan kendaraan terbatas khusus.
"Tuntutannya sama seperti yang sebelumnya" imbuh Wiraga.
Baca Juga
Tolak Permenhub Nomor 118, Driver Ojol Solo Gelar Doa Bersama
Massa yang jumlahnya tak lebih dari 5 ribu ini memang melakukan aksi menutup sedikit badan jalan. Namun, lanjut Wiraga, tak ada pengalihan arus yang diberlakukan.
"Sempet pengalihan arus. Lalu lintas memang sempat terhambat sedikit tapi udah lancar," jelas Wiraga Dimas Tama.
Massa tersebut menggelar aksi di Jalan Gatot Subroto di hari pertama DPR RI memasuki masa reses. Massa yang mengenakan jaket hijau Go-jek dan Grab tersebut berjalan beriringan di sepanjang Jalan Gatot Subroto dan berhenti di depan Kompleks Parlemen RI, Senayan Jakarta.
Mereka juga membawa berbagai atribut organisasi ojol dan sebuah mobil komando.
Baca Juga
Sayangnya, pada Jumat (28/2) ini, DPR RI telah memasuki masa reses. Para anggota DPR mengunjungi daerah pemilihan mereka masing-masing mulai tanggal 28 Februari 2020 hingga 22 Maret 2020 mendatang. Sehingga, massa diprediksi tidak akan bisa bertemu langsung dengan komisi terkait. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara