Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PSU Pilgub Jambi, KPU Mulai Distribusikan Logistik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 Mei 2021
PSU Pilgub Jambi, KPU Mulai Distribusikan Logistik

Sosialisasi Pilkada. (Foto: KPU Jambi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020, akan berlangsung Kamis (27/5). Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi mulai mendistribusikan logistik PSU ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Logistik pilkada langsung diantar ke lokasi tempat pemungutan suara ulang Pilgub Jambi yang dijadwalkan pada hari Kamis (27/5)," ujar Ketua KPU Kabupaten Batanghari A. Kadir di Batanghari, Rabu (26/5).

Baca Juga:

Polisi Jamin PSU Pilgub Jambi 27 Mei Berlangsung Aman

Di Batanghari, misalnya, ada tujuh TPS yang tersebar di tujuh desa, empat kecamatan. Logistik pilkada itu terdiri atas surat suara, formulir, tinta, dan kelengkapan TPS lainnya. Surat suara yang didistribusikan ke tujuh TPS di daerah itu sebanyak 2.090 surat suara.

Jumlah surat suara tersebut, sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5 persen sebagai surat suara cadangan. Pengiriman logistik itu menggunakan armada dari KPU dan PT Pos Indonesia yang dikawal langsung oleh pihak kepolisian.

Tujuh TPS PSU Pilgub Jambi di Batanghari, yakni di Kecamatan Muara Bulian Desa Napal Sisik TPS 01, Kecamatan Bajubang Desa Bungku TPS 04, Kelurahan Bajubang TPS 10, dan Desa Penerokan TPS 17. Berikutnya, Kecamatan Mersam Desa Sengkati Kecil TPS 03, Desa Kembang Paseban TPS 08, dan Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa Kembang Seri Baru TPS 02.

Distribusi Logistik Pilgub Jambi. (Foto: Antara)
Distribusi Logistik Pilgub Jambi. (Foto: Antara)

Selain di daerah itu, logistik PSU Pilgub Jambi di empat kabupaten/kota lainnya turut didistribusikan ke TPS, di antaranya di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara keseluruhan, kata dia, ada 88 TPS yang tersebar di lima kabupaten/kota di provinsi itu yang melaksanakan PSU Pilgub Jambi.

Bupati Batanghari M. Fadhil Arief menghimbau masyarakat mendatangi TPS pada hari Kamis (27/5) walaupun masih dalam pandemi COVID-19.

"Saya harap partisipasi masyarakat pada PSU besok tinggi, seperti pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 yang mencapai 80 persen. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #KPU #MK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : MK Perintahkan Program MBG Dihentikan
Tidak ada keputusan MK maupun DPR yang menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : MK Perintahkan Program MBG Dihentikan
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah dan DPR Resmi Hentikan MBG
Tidak ada keputusan MK maupun DPR yang menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah dan DPR Resmi Hentikan MBG
Indonesia
Respons Gugatan UU Polri, Wamenkum: Kami akan Jawab Sesuai Materi yang Digugat
UU Polri yang baru diundangkan kini menghadapi sejumlah gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menegaskan siap memberikan jawaban.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Respons Gugatan UU Polri, Wamenkum: Kami akan Jawab Sesuai Materi yang Digugat
Indonesia
MK Tolak Uji Materi UU ASN, DPR Tegaskan Reformasi Tetap Berlanjut
DPR menilai putusan MK soal UU ASN belum menyentuh substansi perbedaan PNS dan PPPK. Reformasi ASN disebut tetap harus melalui jalur legislasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 April 2026
MK Tolak Uji Materi UU ASN, DPR Tegaskan Reformasi Tetap Berlanjut
Indonesia
Anwar Usman Dipapah Usai Wisuda Purnatugas MK
Berdasarkan informasi yang beredar, Anwar tidak pingsan hanya melemah kelelahan karena terlalu lama berdiri saat wisuda purnabakti.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Anwar Usman Dipapah Usai Wisuda Purnatugas MK
Indonesia
Hakim Konstitusi Adies Kadir Terbebas Dari Sidang MKMK
Ruang lingkup kewenangan MKMK berkenaan dengan perbuatan atau perilaku hakim konstitusi hanya berlaku untuk seseorang yang sedang menjabat sebagai hakim konstitusi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Maret 2026
Hakim Konstitusi Adies Kadir Terbebas Dari Sidang MKMK
Indonesia
Frasa ‘Tidak Langsung’ Dihapus MK dari UU Tipikor, Ini Respons Polri
Polri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor karena dinilai berpotensi menjadi pasal karet.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Maret 2026
Frasa ‘Tidak Langsung’ Dihapus MK dari UU Tipikor, Ini Respons Polri
Indonesia
MK Hapus Frasa 'Langsung atau Tidak Langsung' di UU Tipikor, KPK Hormati Putusan
Mahkamah Konstitusi menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor. KPK menyatakan menghormati putusan tersebut demi kepastian hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
MK Hapus Frasa 'Langsung atau Tidak Langsung' di UU Tipikor, KPK Hormati Putusan
Indonesia
MK Ubah Pasal Obstruction of Justice UU Tipikor, Frasa 'Tidak Langsung' Dihapus
Dalam pertimbangannya, MK menilai frasa 'atau tidak langsung' berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan karena memiliki cakupan yang luas dan multitafsir.
Dwi Astarini - Senin, 02 Maret 2026
MK Ubah Pasal Obstruction of Justice UU Tipikor, Frasa 'Tidak Langsung' Dihapus
Bagikan