MK menilai mekanisme di dalamnya mengandung unsur pemaksaan dan bertentangan dengan konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera sebelumnya merupakan inisiatif kementerian teknis terkait saat itu yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Sepertinya pemerintah malah sengaja menyalahartikan waktu 2 tahun yang diberikan seperti aji mumpung.

Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.

Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih Inosentius Samsul (kedua kiri) berfoto bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan Saan Mustopa dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam Rapat Paripurna DPR ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sementara itu, Arief Hidayat akan pensiun pada saat memasuki usia 70 tahun, tepatnya pada 3 Februari 2026. UU MK menyebut, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat ketika berusia 70 tahun.

Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.

Perlu dipikirkan desain perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang terpilih pada 2024.

Afif mengakui skema pemilu serentak membuat penyelenggara harus bekerja ekstra.

MK menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pelantikan akan dilakukan terhadap kepala daerah yang telah mendapat putusan ketetapan dismissal sengketa MK.

Ahmad Muzani menanggapi adanya kemungkinan penghapusan ambang batas parlemen.

MK hapus ambang batas pencalonan presiden.

Perlu adanya edukasi dan literasi kepada masyarakat dan kelompok-kelompok yang berkepentingan di pilkada serentak.