Polisi Jamin PSU Pilgub Jambi 27 Mei Berlangsung Aman

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Mei 2021
Polisi Jamin PSU Pilgub Jambi 27 Mei Berlangsung Aman

Sosialisasi Pilkada. (Foto: KPU Jambi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang akan dilaksanakan pada 27 Mei mendatang. Kapolda Jambi, Irjen Pol A Rachmad Wibowo kembali menegaskan netralitas Polri dalam pilkada ini.

Kapolda Jambi menegaskan perintahkan anak buahnya tidak terlibat politik praktis serta fokus melakukan persiapan pengamanan dalam rangka menghadapi PSU Pilgub pada 27 Mei 2021.

Baca Juga:

Hasil Pemungutan Suara Ulang Pilkada Banjarmasin Digugat ke MK

"Kika memang ingin terlibat maka sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari polisi," tegas Kapolda.

Ia mengingatkan, netralitas ini sudah diatur dalam pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyebutkan bahwa "Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".

Selain itu, terkait netralitas Polri juga diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri pada pasal 12 pada huruf c,d dan e bahwa “Setiap anggota Polri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dilarang menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Kapolda Jambi, Irjen Pol A Rachmad Wibowo. (Foto: Antara)
Kapolda Jambi, Irjen Pol A Rachmad Wibowo. (Foto: Antara)

Sementara itu untuk pengamanan dalam PSU Pilgub pada Kamis, 27 Mei 2021 mendatang Polda Jambi telah mengerahkan 1.360 personel. Polisi sudah siap melaksanakan pengamanan PSU Pilgub.

"Jumlah yang dikerahkan ini belum termasuk bantuan pengamanan dari TNI maupun Linmas, Kita pastikan bahwa PSU Pilgub ini berjalan aman, tertib dan lancar," katanya.

PSU Pilgub Jambi dilaksanakan di 88 TPS yang tersebar di lima belas kecamatan dalam lima kabupaten dan kota. PSU Pilgub Jambi tahun 2020 tetap di ikuti oleh tiga pasang calon gubernur. Yakni pasangan calon gubernur nomor urut 01 Cek Endra-Ratu Munawaroh, pasangan calon nomor urut 02 Fachrori Umar-Syafril Nursal dan pasangan calon gubernur nomor urut 03 Al Haris-Abdullah Sani. (*)

Baca Juga:

PKS Pastikan Usung Kembali Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

#UU Pilkada #Pilkada Serentak #Pilkada 2020
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Indonesia
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Hingga saat ini, DPR RI masih memetakan sekitar 20 isu substansial sebelum menentukan metode pembentukan undang-undang yang akan digunakan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Februari 2026
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Indonesia
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Kaesang, dalam pidatonya saat Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau bahkan proses yang memuaskan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Bagikan