Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menekankan bahwa rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada harus didasari oleh perenungan mendalam atas segudang pengalaman penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak tahun 1955.
Menurut Mochammad Afifuddin, berbagai sistem dan rancangan kepemiluan yang telah dicoba selama ini dapat menjadi fondasi krusial untuk membenahi aturan kepemiluan di masa depan.
"Dengan modal pengalaman menyelenggarakan pemilu dengan seribu satu macam sistem dan desain, kita punya gudang pelajaran berharga untuk menyempurnakan pemilu dan pilkada ke depannya," ujar Afifuddin dalam keterangannya, Selasa (13/5).
Baca juga:
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
Afifuddin menyatakan bahwa refleksi ini esensial untuk merancang regulasi yang lentur, merangkul semua pihak, dan selaras dengan perkembangan sosial-politik masyarakat yang dinamis.
Lebih lanjut, Ketua KPU RI ini mencontohkan satu isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam revisi, yaitu jarak waktu antara pelaksanaan pemilu dan pilkada.
Pengalaman pahit di tahun 2024, lanjutnya, memperlihatkan betapa pundak penyelenggara nyaris remuk redam akibat tahapan pemilu dan pilkada yang bertabrakan.
"Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun agar kami bisa bernapas dan fokus menjalankan setiap tahapan dengan khidmat," katanya.
Baca juga:
Koalisi Antikorupsi Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Jet Pribadi KPU ke KPK
Selain itu, Afifuddin menggarisbawahi urgensi diskusi mengenai arsitektur kelembagaan penyelenggara, sistem pemilu, hingga cara pemungutan suara.
Ia juga menyinggung potensi dahsyat pemanfaatan teknologi dalam pemilu. Namun, hal ini memerlukan persiapan super matang dan landasan hukum sekuat baja.
"Kalau ada ide digitalisasi pemilu, kepastian hukumnya harus sejelas langit siang bolong, supaya KPU tidak seperti perahu oleng diterjang badai," pungkas Afifuddin.
