Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak serta-merta menghasilkan kepala daerah yang baik sesuai harapan publik.
"Ternyata kan Pilkada langsung enggak harus membuat otomatis kepala daerahnya baik," kata Tito, menjawab media di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12).
Jawaban itu disampaikan Tito menanggapi pertanyaan terkait kajian sistem Pilkada setelah penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga:
Menurut Tito, kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
"Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira, termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah," tandas orang nomor satu di Kemendagri itu.
Usulan Partai Bupati Terjaring OTT
Sebelumnya, wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lagi melalui pilkada langsung kembali mencuat.
Baca juga:
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Salah satu sosok yang menggaungkan wacana itu Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Orang nomor satu di partai tempat Bupati Lampung Tengah bernaung itu menyampaikan langsung usulannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil dalam acara doa bersama HUT ke-61 Golkar, Istora Senayan, Jakarta, dilansir Antara, beberapa hari lalu. (*)
