Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dua kader Partai Gerindra yakni Bupati Pati Sudewo dan Walikota Madiun, Maidi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hamper bersamaan pada Senin (19/1).
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono berharap, proses hukum dapat berjalan lancar tanpa intervensi dari pihak mana pun.
"Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK demi menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum di Indonesia,” jelas Sudaryono kepada wartawan dikutip Selasa (20/1).
Sudaryono mengimbau semua pihak agar bersikap bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Baca juga:
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, Partai Gerindra tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK demi menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum di Indonesia,” tuturnya.
Sudaryono menyatakan masih menunggu hasil resmi pemeriksaan yang dilakukan KPK.
"Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” kata Sudaryono.
KPK telah menciduk dua kader Gerindra dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kader Gerindra pertama yang terungkap pertama dalam operasi senyap itu adalah Wali Kota Madiun, Maidi yang diduga terlibat dalam kasus fee proyek dan pengelolaan dana CSR.
Selain Maidi, kader Gerindra yang kena operasi oleh lembaga antirasuah ini adalah Bupati Pati Sudewo yang terjerat kasus dugaan jual beli jabatan di pemerintahan. (*)
