PSI Desak Anies Jelaskan Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli selama proses penyusunan anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar APBD 2020.

Sebab, sambung dia, karena banyak kejanggalan dalam proses penyusunan anggaran yang tidak transparan. Salah satu contoh di pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat menganggarkan lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri selama 2020 sebesar Rp82 miliar.

Baca Juga

Dalih Disdik Jakbar Terkait Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar

"Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!" ujar William dalam keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Rabu (30/10).

Ia mengaku tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemprov DKI. Pasalnya, pembahasan sudah memasuki tahap final. Seharusnya tidak ada lagi kesalahan fatal dan fantastis di tahap akhir ini.

Menurut dia, bisa sudah masuk keusulan KUA-PPAS semua komponen sudah rapi dan bisa dipertanggung jawabkan.

“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” kata William.

Baca Juga

Kemendagri Tidak Bisa Asal Tindak Gubernur yang Tak Beres Susun Anggaran

William menduga Gubernur Anies tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Harusnya Gubernur menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William.

William turut mengkritisi langkah Gubernur menutup akses ke website apbd.jakarta.go.id dan meminta agar website tersebut dapat kembali diakses publik. William menekankan pentingnya komitmen keterbukaan dan keberanian untuk transparan.

Baca Juga

Tito Minta Anggaran Pemprov DKI Digunakan Tepat Sasaran

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” tutup William. (Asp)