Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian enggan menanggapi secara spesifik terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai tak transparan.
Tito mengatakan tugas Kemendagri salah satunya yakni melakukan pembinaan terhadap pembangunan di daerah. Apalagi, kata dia, setidaknya pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sekitar Rp 800 triliun kepada pemerintah-pemerintah daerah.
"Itu harus tepat sasaran," kata Tito kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
Baca Juga:
Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020
Mantan Kapolri itu menyebut tugas dan wewenang Kemendagri yang tak kalah penting yakni memastikan progam pemerintah daerah tersebut bisa tepat sasaran. Sehingga, program tersebut nantinya tidak sekadar menyasar kelompok atau kepentingan tertentu.
"Yang ingin kita sampaikan, salah tugas kewenangan Mendagri adalah untuk meyakinkan memberikan pembinaan agar program daerah sinkron dengan pusat dan jangan hanya kita kan sisir, jangan hanya send, artinya jangan hanya buat program, tapi harus dirasakan oleh masyarakat," kata dia.
"Kami melihatnya nomor satu, kita gampang kita lihat di Pemda tertentu apakah lebih banyak belanja pegawai, belanja barang, atau belanja modal. Kalau belanja yang banyak pegawai dan barang, berarti itu banyak digunakan untuk kepentingan aparatnya yang diterima masyarakat kecil," imbuhnya.
Tito hanya mengatakan bakal melakukan pembinaan kepada daerah dalam mengelola anggaran. "Saya tidak pernah spesifik menyampaikan mengenai masalah DKI, tidak. Cuma begini, tugas dari Mendagri itu adalah melakukan pembinaan pembangunan," ujar Tito.
Tito menuturkan negara mengalirkan uang sebesar 800 triliun dalam setahun. Sehingga, ia berkata anggaran itu harus digunakan secara tepat.
Lebih lanjut, mantan Kapolri ini mengaku bertugas untuk menyinkronkan anggaran dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo hingga lima tahun ke depan. Khusus anggaran, ia berkata sinkronisasi disesuaikan dengan karakter setiap daerah.
Terkait dengan visi misi Jokowi, ia menyebut ada beberapa hal yang ditekankan, yakni pembangunan sumber daya manusia, meneruskan pembangunan infrastruktur, hingga mempermudah investasi untuk memperluas lapangan kerja.
"Jangan sampai [ada] aturan-aturan yang menghambat investasi untuk lapangan kerja karena kita ini negara dengan bonus demografi," ujarnya.
Baca Juga:
Anggaran KUA-PPAS Tak Diunggah, PSI Minta Tito Beri Kartu Kuning Anies
Terkait lapangan kerja, ia menyebut jumlah usia produktif di Indonesia sangat tinggi. Jika lapangan pekerjaan tidak tersedia, ia berkata berpotensi menimbulkan konflik, pelanggaran hukum, hingga gangguan keamanan. "Kalau mereka dapat lapangan kerja otomatis gangguan-gangguan itu tidak terjadi," ujar Tito.
Di samping itu, ia menyampaikan Indonesia dihadapkan pada transformasi ekonomi dari semula berbasi SDA menjafi manufaktur hingga teknologi. "Nah ini jadi yang ingin kami sampaikan, salah satu tugas kewenangan Mendagri adalah untuk meyakinkan, memberikan pembinaan agar program daerah sinkron dengan pusat," ujarnya. (Knu)
