Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Dalam Negeri tidak bisa serta-merta bertindak apapun terhadap pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selama pemerintah daerah tersebut masih memiliki waktu untuk menyusun anggarannya.
“Kan kita lihat dulu, enggak bisa kami menindak selama Gubernur masih ada batas waktu untuk menyusun anggaran,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10).
Baca Juga:
Pemprov DKI Akan Putuskan UMP DKI Jakarta Pada Tanggal 1 November
Jika merujuk di dalam regulasi yakni Pasal 312 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana Kepala Daerah dan DPRD hanya diwajibkan untuk mengesahkan APBD tahun 2020, paling lambat sebelum tahun anggaran baru masuk, yakni tanggal 30 November 2019.
Dalam pasal tersebut juga, sanksi yang bisa dikenakan adalah ketika pemerintah daerah tidak bisa mengesahkan APBD tepat waktu saja. Sanksinya adalah tidak akan mendapatkan hak keuangan atau gaji selama enam bulan.
Artinya, tidak ada regulasi apapun yang bisa membenarkan Kementerian Dalam negeri ikut campur maupun melakukan intervensi terhadap pembahasan anggaran suatu daerah. Berikut adalah bunyi Pasal 312 UU Nomor 13 Tahun 2014:
(1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
Sanksi
(2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hakhak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
Baca Juga:
Anies Enggan Komentari Anggaran TGUPP Naik Rp21 Miliar Dalam Usulan KUA-PPAS
Sebelumnya juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest Tanudjaja meminta agar Mendagri Tito Karnavian memberikan teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan lantaran belum mempublikasi KUA-PPAS 2020 kepada
publik.
“PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri Pak Tito Karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan,” kata Rian kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/10). (Knu)
