Dalih Disdik Jakbar Terkait Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar
Andika Pratama - Rabu, 30 Oktober 2019
Anggaran Lem Aibon Disdik Jakbar senilai Rp82 miliar. Foto: Twitter/@willsarana
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dari pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Dalam tautan apbd.jakarta.go.id tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri selama tahun 2020 yang diperkirakan menghabiskan anggaran Rp82 miliar.
Baca Juga
Wiliam menyebut pemerintah bakal memberikan dua kaleng lem aibon ke pelajar SD setiap bulannya.
"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," ujar William lewat akun Twitter @willsarana dikutip MerahPutih.com, Rabu (30/10).
Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.
— William Aditya Sarana (@willsarana) October 29, 2019
Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.
Buat apa? https://t.co/Da9jAuBx5k
Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI pic.twitter.com/XerdPBAwv0
Unggahan anggota Legislatif termuda di DPRD DKI ini langsung mendapat komentar dari Ketua Umum PSI Grace Natalie.
Baca Juga
"Awasi setiap rupiah uang rakyat. 82 milyar untuk lem, tidak masuk akal! Terus bekerja, DPRD fraksi @PSI_Jakarta," timpal akun @grace_nat.
Ketika dikonfirmasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta merasa tidak menganggarkan pembelian lem Aibon di tahun 2020. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Susi Nurhati, dimungkinkan ada terjadi kesalahan ketik dalam menyusun anggaran.
"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponen untuk diperbaiki," tutur Susi.
Baca Juga
Kemendagri Tidak Bisa Asal Tindak Gubernur yang Tak Beres Susun Anggaran
Ia pun menuturkan pihaknya akan mengecek di SD di Jakarta Barat. Sehingga, akan mengecek apakah ada kesalahan atau tidak.
"Kami cek ke seluruh SD di Jakarta Barat," jelas dia (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun