Presiden Terpilih Dituntut Komitmen Perkuat Lembaga Penegak HAM Nasional

MerahPutih.com - Sejumlah lembaga nasional hak asasi manusia (HAM) mendesak presiden terpilih di Pilpres 2024 mendatang untuk memperkuat peran mereka. Lembaga yang hadir meliputi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Pemenuhan HAM harus menjadi prioritas pemerintah. Kami menuntut komitmen dari pemerintah hasil Pemilu 2024 untuk memperkuat lembaga nasional HAM dan sebaliknya tidak melakukan pelemahan," kata perwakilan lembaga nasional HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Baca Juga:

Komnas HAM Diminta Investigasi Kekerasan Politik di Kasus Knalpot Brong

Menurut Pramono, penguatan para lembaga HAM nasional itu mencakup kewenangan dan anggaran, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) agar upaya mengawal HAM dan hak kelompok rentan semakin maksimal.

"Kami akan terus melakukan pemantauan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, atas penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing," ujar anggota Komnas HAM itu

Pramono juga memastikan seluruh lembaga nasional HAM nantinya akan tetap memantau kinerja presiden terpilih dalam pemenuhan HAM di Indonesia. "Baik menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, terutama hak-hak kelompok rentan," jelas dia.

Baca Juga:

Soal Pelanggaran HAM, Mahfud MD Fokus pada Korban

Dalam kesempatan itu, Komnas HAM juga meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara yang menguntungkan pihak tertentu dalkam pemilu saat ini.

"Presiden perlu memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh aparat penyelenggara negara, termasuk Bantuan Sosial untuk pemenangan salah satu peserta Pemilu," kata Wakil Ketua Tim Pemilu Komnas HAM, Saurlin P. Siagian. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Beberkan Temuan soal Relawan Ganjar Diduga Dikeroyok