PKS Tolak Pilkada Lewat DPRD: Oligarki Bisa Semakin Berkuasa

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 November 2019
 PKS Tolak Pilkada Lewat DPRD: Oligarki Bisa Semakin Berkuasa

Presiden PKS Sohibul Iman bersama pimpinan Partai Berkarya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11) (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD. Presiden PKS, Sohibul Iman, menilai Pilkada langsung masih lebih baik ketimbang pemilihan lewat DPRD.

Menurut Sohibul jika pemilihan lewat DPRD, maka dominasi oligarki menjadi sangat besar. Ia lantas mencontohkan jumlah anggota DPRD yang hanya 50 orang bisa lebih mudah dikuasai oleh oligarki politik, ketimbang jika dilakukan Pilkada langsung.

Baca Juga:

Mendagri Tito Pertanyakan Relevansi Pilkada Langsung

"Oleh sebab itu, kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan DPRD, kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Sohibul Iman bersama Tommy Soeharto di Kantor DPP PKS
Presiden PKS Sohibul Iman tolak ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Sohibul meyakini, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, maka peluang kandidat yang berintegritas untuk menjadi pemimpin semakin kecil. Terutama, ketika sosok tersebut tak masuk dalam lingkaran oligarki.

"Kalau pemilihan itu lewat DPRD, kemungkinan orang-orang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas, mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan," ujarnya.

Berkaca dua hal itu, Sohibul tetap mendukung Pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Di tengah kekurangan, Pilkada secara langsung dianggap Sohibul pilihan terbaik bagi bangsa.

Baca Juga:

NasDem Bahas Evaluasi Pilkada Langsung di Kongres

"Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik, bahwa ada masalah selama ini tentu menjadi pekerjaan rumah kami bersama, bagaimana kami memitigasi akses-akses yang muncul dari pilkada langsung itu," pungkasnya.

Isu tentang Pilkada lewat DPRD mengemuka setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana ingin mengevaluasi Pilkada secara langsung. Namun, Tito menegaskan, evaluasi tersebut bukan berarti harus mengganti penyelenggaraan Pilkada secara langsung.(Pon)

Baca Juga:

Capim KPK Alexander Marwata Tawarkan Pilkada Langsung Ditiadakan, Maksudnya?

#UU Pilkada #Presiden PKS #Sohibul Iman #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Indonesia
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Hingga saat ini, DPR RI masih memetakan sekitar 20 isu substansial sebelum menentukan metode pembentukan undang-undang yang akan digunakan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Februari 2026
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Indonesia
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Kaesang, dalam pidatonya saat Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau bahkan proses yang memuaskan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Bagikan