Bamsoet Nilai Pilkada lewat DPRD Berpotensi Kurangi Biaya dan Politik Uang

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut dia, mekanisme tersebut dapat menjadi alternatif untuk mengurangi praktik politik uang serta menekan tingginya biaya politik yang selama ini membayangi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
?
Sosok yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hal baru dalam praktik demokrasi. Sejumlah negara, seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia, telah menerapkan model serupa dalam memilih pimpinan daerah.
?
“Model ini dapat mengurangi permainan uang sekaligus menekan ongkos politik yang semakin merusak jati diri bangsa. Sistem politik yang mahal sering kali membuat kontestasi ditentukan mereka yang memiliki modal besar atau oligarki,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12).
?
Ia menilai pengalaman panjang Pilkada langsung di Indonesia menunjukkan berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan. Politik biaya tinggi, maraknya praktik transaksional, hingga meningkatnya kasus korupsi kepala daerah menjadi peringatan bahwa sistem yang berjalan belum sepenuhnya menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif dan berintegritas.

Baca juga:

Pilkada Langsung Jadi Sarang 'Money Politic', Wakil Ketua MPR Tawarkan Solusi Sila Keempat

?
Menurut Bamsoet, pilkada langsung kerap berubah menjadi kontestasi modal. Banyak calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya sangat besar sejak proses pencalonan, kampanye, hingga menjelang hari pemungutan suara. Kondisi tersebut, kata dia, menciptakan lingkaran setan karena kepala daerah terpilih terdorong mengembalikan modal politik melalui cara-cara yang menyimpang.
?
Bamsoet juga mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat, sejak 2024 hingga Mei 2025 sebanyak 201 kepala daerah terjerat kasus korupsi, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur. Sebagian besar kasus berkaitan dengan perizinan, proyek infrastruktur, dan pengelolaan anggaran daerah.
?
Dalam kondisi tersebut, Bamsoet berpandangan pilkada melalui DPRD dapat menjadi alternatif yang lebih rasional dan terukur. Namun, ia menekankan perubahan sistem harus dibarengi penguatan integritas DPRD. “Transparansi proses pemilihan, pengawasan publik, serta sanksi tegas bagi anggota dewan yang menyalahgunakan kewenangan menjadi syarat mutlak,” kata Bamsoet.
?
Ia menegaskan dukungannya terhadap pilkada melalui DPRD bukan langkah mundur demokrasi, melainkan upaya memperbaiki kualitas demokrasi agar lebih substansial dan berorientasi pada pemerintahan yang bersih serta berpihak pada rakyat.(Pon)

Baca juga:

Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada

?