Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD mendapat kritik tajam Pengamat Politik Citra Institute Efriza.
Efriza menilai mekanisme pemilihan tidak langsung berisiko tinggi melahirkan pemimpin yang defisit legitimasi di mata publik. Pemimpin hasil pilihan legislatif seringkali gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, masalah utama bukan terletak pada ketidakmampuan rakyat dalam memilih, melainkan pada kualitas kandidat yang disodorkan oleh elite politik.
Baca juga:
"Sistem ini seolah menarik kita kembali ke era Orde Baru. Ada potensi ketidakadilan dan kesemrawutan dalam tata kelola Pilkada jika rakyat kehilangan hak pilih langsungnya," ujar Efriza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/1).
Lebih lanjut, ia menyoroti ancaman penguatan praktik elitisme dan politik transaksional. Efriza memprediksi sistem ini justru membengkakkan biaya politik secara tersembunyi karena akses kekuasaan hanya berputar di lingkaran elite tertentu.
Baca juga:
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
"Jangan-jangan transaksionalnya malah lebih besar. Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons wacana ini dengan menekankan perlunya revisi Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 jika ingin mengubah mekanisme pemilihan. Tito menyebut bahwa secara konstitusional, UUD 1945 dan sila keempat Pancasila memang membuka ruang bagi sistem permusyawaratan atau perwakilan dalam kepemimpinan daerah.
