Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Partai berlambang banteng tersebut menilai alasan untuk menekan praktik politik uang (money politics) tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab menegaskan bahwa persoalan politik uang merupakan tantangan demokrasi yang harus diselesaikan tanpa 'mengamputasi' hak pilih masyarakat.
“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” tegas Mujab di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).
Baca juga:
PDIP Punya Maskot Baru di HUT ke-53, Namanya Barata Ini Filosofinya
Mujab mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberi sinyal kuat terkait sikap partai terhadap isu ini dalam pidato pembukaan Rakernas. Megawati mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.
“Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?’. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” ujar mantan Ketua BEM UI tersebut.
Menurut Mujab, momentum pengkajian ulang sistem Pilkada akan menjadi titik krusial untuk menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan—apakah ingin terus berkembang atau justru mengalami kemunduran.
Baca juga:
PDIP Beri Penghargaan 6 Kader Pelopor di HUT ke-53, Ada Ribka Tjiptaning Hingga FX Rudy
Senada dengan itu, politikus muda PDIP lainnya Seno Bagaskoro menekankan pentingnya kedekatan emosional atau bonding antara pemimpin dan rakyat, yang menurutnya hanya dapat terbangun melalui pemilihan langsung.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” ujar Seno.
Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu bukan sekadar soal memenangkan kursi kekuasaan (how to win), melainkan tentang bagaimana memimpin dan mengelola pemerintahan secara amanah (how to govern).
“Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” pungkasnya. (Pon)
