Frengky Aruan
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut Anggaran Pilgub Jateng 2029 mencapai Rp 1 triliun. Atas dasar tersebut Pemprov menyiapkan dana cadangan untuk pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2029.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan pihaknya perlu menyiapkan dana cadangan Pilgub Jateng 2029 agar pesta demokrasi tidak membebani APBD Pemprov Jateng.
“Pembentukan dana cadangan merupakan mekanisme yang diatur dalam regulasi untuk mengantisipasi besarnya kebutuhan pembiayaan pilkada,” ujar Sumarno, Sabtu (1/8).
Dia mengatakan dana Pilgub Jateng berbeda dengan belanja daerah pada umumnya. Dana cadangan masuk dalam pos pengeluaran pembiayaan sehingga harus memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah.
"Kalau dana cadangan ini sebenarnya sistem penganggaran biasa saja. Yang membedakan, dana cadangan masuk dalam pengeluaran pembiayaan sehingga harus ada perda yang mengaturnya," kata dia.
Baca juga:
Prabowo Cek Rumah Subsidi di Batang Jawa Tengah, Saksikan Akad Massal KPR
Ia menjelaskan, pengalaman Pilkada 2024 menunjukkan kebutuhan anggaran di Jawa Tengah hampir mencapai Rp 1 triliun. Apabila seluruh anggaran tersebut dibebankan pada satu tahun pelaksanaan pilkada, kapasitas fiskal daerah akan tertekan dan berpotensi mengganggu pelaksanaan program pembangunan.
"Kalau itu dibebankan hanya pada satu tahun anggaran tentu sangat mengganggu kapasitas fiskal. Karena itu regulasi memperbolehkan kita menyisihkan anggaran setiap tahun, sehingga saat Pilkada dilaksanakan beban APBD tidak terlalu berat," katanya.
Pemprov Jawa Tengah, kata dia, berencana mulai menyisihkan anggaran dana cadangan pada 2027. Sumber pembiayaan berasal dari APBD, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan besaran yang disesuaikan kemampuan fiskal daerah hingga kebutuhan pendanaan Pilgub 2029 dapat terpenuhi secara bertahap.
Sumarno mengatakan skema tersebut juga menjadi pelajaran dari pelaksanaan Pilkada 2024. Menurutnya, masih ada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang tidak membentuk dana cadangan sehingga mengalami kesulitan ketika harus menyediakan anggaran pilkada dalam waktu bersamaan.
"Banyak teman-teman pemerintah daerah yang mengabaikan dana cadangan. Saat pelaksanaan Pilkada kemarin mereka cukup kerepotan karena harus mengeluarkan anggaran besar sekaligus. Jangan sampai pengalaman itu terulang lagi," katanya.
Baca juga:
Kanwil DJP Jawa Tengah II Blokir Rekening 199 Wajib Pajak, Tunggak Pembayaran Rp 109,4 Miliar
Pemprov Jawa Tengah juga akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota membentuk dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan pilkada mendatang tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Langkah Strategis
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwarto, mengatakan pembentukan dana cadangan merupakan langkah strategis untuk menjamin tersedianya pembiayaan Pilgub 2029 sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi Komisi A, penyelenggaraan Pilgub Jawa Tengah 2024 membutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun. Dengan nilai sebesar itu, pengalokasian seluruh kebutuhan dalam satu tahun anggaran berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas.
"Pembentukan dana cadangan memungkinkan pemerintah daerah menghimpun anggaran secara bertahap sesuai kemampuan fiskal," ujar Tietha.
Ia menambahkan mekanisme tersebut tidak hanya memberikan kepastian terhadap ketersediaan anggaran penyelenggaraan Pilgub 2029, tetapi juga menjaga agar pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa terganggu oleh besarnya kebutuhan biaya pesta demokrasi. (Ismail/Jawa Tengah).
