PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas

Ilustrasi TPS. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyebut wacana pilkada lewat DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rekernas) yang akan digelar di Ancol, Jakarta Utara, 10-12 Januari 2026.
?
"Pasti akan menjadi bagian dari pembicaraan. Namun, kami enggak mendahului lah. Tapi kan pasti semua isu yang hidup di masyarakat akan jadi perbincangan kita," kata Deddy di Jakarta, Rabu (7/1).
?
Deddy menegaskan, sampai saat ini belum ada lobi-lobi resmi yang dilakukan terhadap PDIP. Ia mengakui ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens. “Kalau ngobrol-ngobrol sudah. Tapi dalam konteks lobi-lobi saya kira belum ada,” katanya.
?
Anggota Komisi II DPR RI ini juga memastikan soliditas internal Fraksi PDIP di parlemen tetap terjaga. Ia menegaskan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dengan pilkada langsung sudah sangat jelas dan menjadi pegangan seluruh kader. “Sikap ketua umum kami jelas. Siapa yang berani berbeda?” tegasnya.

Baca juga:

Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD

?
Saat menanggapi kemungkinan menguatnya koalisi pemerintah jika usul pilkada melalui DPRD disahkan dalam Undang-Undang Pilkada, Deddy menilai PDIP tidak khawatir akan ditinggalkan secara politik di daerah. Ia menegaskan partainya tidak akan mengorbankan prinsip demi kepentingan kekuasaan. “Mereka pasti berharap kami ikut masuk. Namun, kami tidak mungkin meninggalkan rakyat,” ujarnya.
?
Menurut Deddy, suara rakyat merupakan hak fundamental yang tidak boleh diambil alih oleh elite politik. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pilkada yang dipilih DPRD dan telah meninggalkan sistem tersebut setelah dievaluasi.
?
“Kita sudah pernah mengalami pemilihan oleh DPRD dan kita buang itu. Alasan untuk kembali ke sana itu sangat mudah dibantah dan tidak cukup kuat,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD

#Pemilihan Kepala Daerah #Kepala Daerah #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan