Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas

Ilustrasi TPS. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyebut wacana pilkada lewat DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rekernas) yang akan digelar di Ancol, Jakarta Utara, 10-12 Januari 2026.
?
"Pasti akan menjadi bagian dari pembicaraan. Namun, kami enggak mendahului lah. Tapi kan pasti semua isu yang hidup di masyarakat akan jadi perbincangan kita," kata Deddy di Jakarta, Rabu (7/1).
?
Deddy menegaskan, sampai saat ini belum ada lobi-lobi resmi yang dilakukan terhadap PDIP. Ia mengakui ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens. “Kalau ngobrol-ngobrol sudah. Tapi dalam konteks lobi-lobi saya kira belum ada,” katanya.
?
Anggota Komisi II DPR RI ini juga memastikan soliditas internal Fraksi PDIP di parlemen tetap terjaga. Ia menegaskan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dengan pilkada langsung sudah sangat jelas dan menjadi pegangan seluruh kader. “Sikap ketua umum kami jelas. Siapa yang berani berbeda?” tegasnya.

Baca juga:

Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD

?
Saat menanggapi kemungkinan menguatnya koalisi pemerintah jika usul pilkada melalui DPRD disahkan dalam Undang-Undang Pilkada, Deddy menilai PDIP tidak khawatir akan ditinggalkan secara politik di daerah. Ia menegaskan partainya tidak akan mengorbankan prinsip demi kepentingan kekuasaan. “Mereka pasti berharap kami ikut masuk. Namun, kami tidak mungkin meninggalkan rakyat,” ujarnya.
?
Menurut Deddy, suara rakyat merupakan hak fundamental yang tidak boleh diambil alih oleh elite politik. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pilkada yang dipilih DPRD dan telah meninggalkan sistem tersebut setelah dievaluasi.
?
“Kita sudah pernah mengalami pemilihan oleh DPRD dan kita buang itu. Alasan untuk kembali ke sana itu sangat mudah dibantah dan tidak cukup kuat,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD

#Pemilihan Kepala Daerah #Kepala Daerah #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada kepala daerah, instansi, dan BUMD atas kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola layanan publik yang berdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Indonesia
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Sebagai informasi, sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sembilan kepala daerah.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah semestinya diakhiri.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Indonesia
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Pada Selasa (30/6), KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kuansing dan Jakarta dengan mengamankan 10 orang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Bagikan