PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas

Ilustrasi TPS. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyebut wacana pilkada lewat DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rekernas) yang akan digelar di Ancol, Jakarta Utara, 10-12 Januari 2026.
?
"Pasti akan menjadi bagian dari pembicaraan. Namun, kami enggak mendahului lah. Tapi kan pasti semua isu yang hidup di masyarakat akan jadi perbincangan kita," kata Deddy di Jakarta, Rabu (7/1).
?
Deddy menegaskan, sampai saat ini belum ada lobi-lobi resmi yang dilakukan terhadap PDIP. Ia mengakui ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens. “Kalau ngobrol-ngobrol sudah. Tapi dalam konteks lobi-lobi saya kira belum ada,” katanya.
?
Anggota Komisi II DPR RI ini juga memastikan soliditas internal Fraksi PDIP di parlemen tetap terjaga. Ia menegaskan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dengan pilkada langsung sudah sangat jelas dan menjadi pegangan seluruh kader. “Sikap ketua umum kami jelas. Siapa yang berani berbeda?” tegasnya.

Baca juga:

Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD

?
Saat menanggapi kemungkinan menguatnya koalisi pemerintah jika usul pilkada melalui DPRD disahkan dalam Undang-Undang Pilkada, Deddy menilai PDIP tidak khawatir akan ditinggalkan secara politik di daerah. Ia menegaskan partainya tidak akan mengorbankan prinsip demi kepentingan kekuasaan. “Mereka pasti berharap kami ikut masuk. Namun, kami tidak mungkin meninggalkan rakyat,” ujarnya.
?
Menurut Deddy, suara rakyat merupakan hak fundamental yang tidak boleh diambil alih oleh elite politik. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pilkada yang dipilih DPRD dan telah meninggalkan sistem tersebut setelah dievaluasi.
?
“Kita sudah pernah mengalami pemilihan oleh DPRD dan kita buang itu. Alasan untuk kembali ke sana itu sangat mudah dibantah dan tidak cukup kuat,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD

#Pemilihan Kepala Daerah #Kepala Daerah #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan