Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MERAHPUTIH.COM - POLEMIK pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD terus berkembang. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mendorong desain pemilihan kepala daerah lewat DPRD yang tetap menekankan partisipasi masyarakat. Ia mengatakan Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
"Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal," tutur Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (9/1).
Di samping itu, ia menjelaskan pemilihan kepala daerah lewat DPRD yang diusulkan kali ini berbeda dengan sistem yang berjalan pada masa Orde Baru. Ia menyebut pilkada masa Orde Baru sangatlah minim partisipasi publik. Namun, dalam usul kali ini, partisipasi publik tetap harus dimaksimalkan dalam pelaksanaannya nanti.
Baca juga:
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
"Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil," kata Sarmuji.
Jika di masa depan terjadi perubahan desain pilkada dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD, mekanisme tersebut tidak bisa disamakan dengan model pilkada tidak langsung pada masa lalu. "Jadi kalaupun itu nanti ada perubahan desain, misalkan melalui DPRD, itu sama sekali bukan pilkada melalui DPRD seperti pilkada zaman dulu," ujar Sarmuji.(knu)
Baca juga:
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Pilkada lewat DPRD Sah secara Konstitusi dan tak Bertentangan UUD 1945