Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap konsisten menolak wacana pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut, secara matematis, PDIP hanya memiliki sekitar 16 persen kekuatan di parlemen. Sementara itu, enam partai politik lainnya telah menyatakan persetujuan terhadap usul pilkada melalui DPRD. Dengan begitu, secara hitung-hitungan politik memungkinkan wacana tersebut untuk diusulkan.
?
“Kalau hitung-hitungan matematisnya kami kan hanya 16 persen. Dengan enam partai sudah menyetujui, secara matematika ya mereka akan berhasil mengusulkan,” ujar Deddy di Jakarta, Rabu (7/1).
?
Meski demikian, Deddy menilai dinamika politik belum sepenuhnya berakhir. Ia meyakini akan muncul suara masyarakat dan kelompok-kelompok lain di luar parlemen yang menolak pilkada tidak langsung. Menurutnya, PDIP akan tetap berdiri pada posisi mempertahankan pilkada langsung sebagai bentuk kedaulatan rakyat.
?
“Nah, kami tentu tetap tegas, teguh, agar pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan kepada oligarki DPRD,” tegasnya.
?
PDIP, lanjut Deddy, kini menunggu sikap dan dukungan masyarakat sipil terhadap rencana partai-partai pendukung pemerintah yang mendorong pilkada melalui DPRD. Ia menyebut lobi-lobi politik memang telah terjadi, tapi belum ada pembahasan resmi di tingkat parlemen. “Pembicaraan-pembicaraan sudah ada, tapi belum ada jadwal resmi. Baru di lingkaran partai pendukung pemerintah,” katanya.
Baca juga:
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
?
Deddy mengungkapkan ajakan dan pembicaraan tersebut datang dari partai-partai koalisi pemerintah, seperti Golkar, PAN, PKB, Gerindra, serta belakangan NasDem dan Demokrat yang disebut telah menyatakan persetujuan.
?
Namun, PDIP memastikan sikapnya tidak akan berubah. Deddy menegaskan pengalaman masa lalu menunjukkan pilkada yang dipilih DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
?
“Kita sudah mengalami pemilihan oleh elit DPRD dan mengevaluasi bahwa dampak buruknya lebih besar. Pilkada langsung justru melahirkan banyak kepala daerah yang berprestasi, inovatif, dan kreatif,” ujarnya.
?
Ia mempertanyakan kualitas demokrasi jika kepala daerah hanya dipilih segelintir elite. “Kalau dipilih elite DPRD, dari mana kita tahu yang dipilih terbaik, bukan yang bayar terbanyak,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
?
