Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SEJUMLAH mantan jurnalis dan sejarawan membagikan catatan mengenai ketatnya represi dan sensor militer terhadap media massa di era Orde Baru, khususnya menjelang dan setelah Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli.
Salah satu bentuk represi yang paling nyata yakni adanya larangan bagi media untuk menulis nama ‘Megawati Soekarnoputri’. Para jurnalis kala itu dipaksa mengubah nama tersebut menjadi 'Megawati Taufiq Kiemas' sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Kisah-kisah tersebut diungkapkan dalam diskusi bertajuk 30 Tahun Kudatuli, dalam catatan Wartawan: Refleksi Perjuangan Wartawan, Merekam Kebenaran dan Menjaga Independensi yang digelar di Kedai Tempo, Jakarta, Minggu (19/7).
Mantan jurnalis harian Bernas, Willy Pramudya, menceritakan bagaimana Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu puncak ketegangan politik nasional.
Baca juga:
Peringati 29 Tahun Peristiwa 'Kudatuli', PDIP: Tanpa 27 Juli, Tidak Ada Reformasi
Pada masa itu, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi pusat perhatian publik sekaligus pengawasan ketat dari aparat intelijen. Willy mengungkapkan, di tengah ketatnya tekanan rezim, media kerap melakukan pelapisan sensor mandiri (self-censorship) karena besarnya risiko keamanan. Salah satunya yakni pemaksaan penggunaan nama Megawati Taufiq Kiemas.
"Kami tidak boleh, misalnya, menggunakan nama Megawati Soekarnoputri. Kami dikumpulkan di sebuah hotel berdekatan Tanah Abang sana, supaya kami menulisnya Megawati Taufiq Kiemas," ujar Willy.
Hal tersebut menunjukkan bagaimana rezim penguasa berupaya menuntun produk jurnalistik agar sesuai dengan kemauan politik mereka, termasuk dalam hal penggunaan diksi.
Willy, mantan jurnalis harian Bernas
Selain kontrol diksi, Willy juga mengenang intimidasi harian yang dilakukan pihak militer melalui Kapendam Jaya saat itu, Panggih. Menurutnya, aparat militer kerap mendatangi ruang redaksi untuk memeriksa komputer jurnalis secara langsung.
"Setiap saat datang ke kantor, masuk ke kantor lalu melihat komputer satu per satu. Wartawan yang belum mematikan komputer akan ditegur, 'Ini jangan ditulis ya, ini judulnya jangan seperti ini'," kenang Willy.
Sementara itu, mantan jurnalis koran militer Berita Yudha, Widiarsi Agustina, turut membagikan pengalamannya bekerja di bawah ekosistem pers tentara yang saat itu menjadi alat kekuasaan. Meski berada di lingkungan militer, ia dibimbing mentor wartawan senior, mendiang Valens Goadoy, untuk tetap memegang prinsip jurnalisme yang berpihak kepada rakyat.
Widiarsi menceritakan bagaimana ketatnya pengawasan intelijen di sekitar Mimbar Demokrasi di halaman DPP PDI menjelang Kudatuli. Ia menyebut intelijen menyamar di berbagai sudut, mulai dari dekat kotak sumbangan hingga dapur redaksi untuk memantau pergerakan informasi.
Tekanan berat juga dirasakannya dari Kapendam. Widiarsi membenarkan pihak militer secara aktif mendikte diksi pemberitaan agar nama 'Sukarno' tidak muncul dalam media.
"Megawati itu dilarang menggunakan kata Sukarno. Waktu itu, kami paham belakangan karena memang ada usaha penghapusan pengaruh Sukarno. Jadi semua nama Megawati itu harus pakai nama Megawati Taufiq Kiemas," kata Widiarsi.
Bahkan, jika PDI merilis dokumen resmi dengan tanda tangan Megawati Soekarnoputri, pihak redaksi dipaksa menulisnya sebagai Megawati Soekarno Taufiq Kiemas.
Selain diksi, pihak militer secara rinci menghitung porsi pemberitaan mengenai PDI di media cetak nasional. Jika jumlah kolom berita atau penayangan gambar di televisi dinilai terlalu banyak, pihak militer akan langsung menelepon pemimpin redaksi untuk meminta pengurangan porsi.
"Lama-lama tentara itu tugasnya menghitung. Menghitung jumlah berita di Media Indonesia, di Kompas. Kompas itu kalau berita sambungannya di belakang lebih dari empat kolom saja, mereka sudah menegur," jelasnya.
Sementara itu, sejarawan Bonnie Triyana menilai Peristiwa Kudatuli memegang peranan penting dalam membuka jalan mobilitas politik vertikal bagi masyarakat setelah Pemilu 1999. Peristiwa tersebut menjadi salah satu milestone penting bersamaan dengan pembredelan media dan pemberangusan aktivis menjelang reformasi.
Bonnie membandingkan pola represi terhadap media yang terjadi pada masa Orde Baru dengan masa kini. Jika dahulu pemerintah menggunakan cara-cara vulgar seperti pembredelan langsung, saat ini polanya telah bergeser menjadi lebih halus, tapi tetap mengancam independensi.
Ia menekankan pentingnya mengingat kembali peristiwa sejarah seperti Kudatuli agar pola-pola represi serupa tidak terulang di masa kini, serta untuk menjaga agar kebebasan pers dan independensi jurnalisme tetap terawat.
"Kalau dulu pemerintah bisa langsung bredel. Sekarang polanya lain lagi, ditelepon, atau aliran ekonominya ditutup, iklan ditutup, atau diteror yang lebih vulgar lagi seperti dikirimi kepala babi atau mobilnya dilempari," papar anggota DPR RI ini.(Pon)
Baca juga:
Lewat Peringatan Kudatuli PDIP Ingatan Kader Soal Serangan Otoriter ke Partai
