Headline

Capim KPK Alexander Marwata Tawarkan Pilkada Langsung Ditiadakan, Maksudnya?

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 September 2019
 Capim KPK Alexander Marwata Tawarkan Pilkada Langsung Ditiadakan, Maksudnya?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Alexander Marwata mengajukan sebuah gagasan tak lazim saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI.

Terkait dengan penguatan fungsi pencegahan KPK, kandidat yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua KPK itu menawarkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ditiadakan. Hal ini berdasarkan maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah yang terjerat korupsi akibat mahalnya ongkos politik Pilkada langsung.

Baca Juga:

Irjen Firli Enggan Beberkan Rahasia Strategi Berantas Korupsi

"Survei Mendagri itu kan rata-rara kepala daerah itu mengeluarkan uang atau modal Rp 20-30 miliyar , itu nggak mungkin selama 5 tahun dia menjabat penghasilannya akan mencapai itu. Kalau dia pakai uang sendiri paling enggak dia akan mencari gimana caranya supaya modal balik," jelas Alex di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9).

Capim KPK Alexander Marwata anjurkan Pilkada langsung ditiadakan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (MP/Ponco Sulaksono)

Lebih lanjut, Alex yang maju dalam pencalonan pimpinan KPK dari unsur kejaksaan itu mengungkapkan saat ini, operasi tangkap tangan menjadi senjata KPK dalam menindak para koruptor khususnya para kepala daerah.

Alex melanjutkan, selaku petahana, ia mengakui operasi tangkap tangan masih menjadi senjata dalam menindak koruptor terutama dari kepala daerah. Apalagi dalam penelitian LIPI mengungkapkan bahwa, mahalnya ongkos Pilkada menyebabkan para kepala daerah ingin cepat-cepat 'balik modal' dan salah satu akibatnya penyelewengan dana pun marak. Ia tak menampik, kepala daerah kini marak menjadi pelaku korupsi lantaran biaya politik yang mahal.

"Kalau uangnya itu pinjem ya dia akan mengembalikan, kalau disokong oleh penyandang dana paling enggak dia harus balas budi lah. Kan itu aja, muternya seperti itu," ungkap Alex.

Alex mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian bersama LIPI untuk mencarikan solusi.

"Apa yang bisa kita upayakan untuk perbaikan ini, (dijawab) 'satu aja pak Alex, kalau bisa jangan ada pilkada langsung," ungkap dia.

Baca Juga:

Aktivis 98 Nilai Kinerja KPK Bobrok

Dalam pemaparannya, ia juga menekankan soal pentingnya fungsi pencegahan dalam pemberantasan korupsi.

"Kita lihat kan kebanyakan korupsi itu kan karena salah satu sistemnya yang lemah, kami upayakan ada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan maupun layanan publik, dan itu yang sudah kami lakukan kan. Lewat program KPK, perbaikan tata kelola perbaikan sistem, pembentukan e-ptsp, e-planning, e-budgeting, itu yang sudah kami lakukan," kata Alex.

Dalam momen ini, Alex juga membantah, ada upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

"Saya sudah lama di sana setahun dua bulan, saya kira tidak ada upaya untuk pelemahan KPK. Tidak ada, kita justru memperkuat KPK," tandas Alexander Marwata.(Knu)

Baca Juga:

Dukung Revisi UU KPK, Eggi Sudjana: Wadah Pegawai KPK Tidak Tahu Diri

#Alexander Marwata #Capim KPK #Korupsi Kepala Daerah #Komisi III DPR #Fit And Proper Test
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Pemohon KIP Kuliah 2025 mencapai 921.000 orang, kuota yang disediakan pemerintah tak lebih dari 200.000 slot.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Indonesia
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Formappi: DPR punya mekanisme sendiri untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat melalui fungsi legislasi, termasuk dalam pemberantasan korupsi melalui perampasan aset.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Berita Foto
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Calon tunggal Hakim Konstitusi Inosentius Samsul mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 20 Agustus 2025
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Berita Foto
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Prioritas Perkara Korupsi dan Program Kerja KPK
Ketua KPK Setyo Budiyanto saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 20 Agustus 2025
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Prioritas Perkara Korupsi dan Program Kerja KPK
Indonesia
Korban Penipuan Online Rugi hingga Rp 4,6 Triliun, Komisi III DPR: Bentuk Satgas Pemberantasan Scam
Jumlah korban yang sangat besar menunjukkan betapa seriusnya ancaman kejahatan siber terhadap masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Korban Penipuan Online Rugi hingga Rp 4,6 Triliun, Komisi III DPR: Bentuk Satgas Pemberantasan Scam
Indonesia
Komisi III DPR akan Undang KPK hingga BEM Bahas RUU KUHAP
Pemikiran-pemikiran dari sejumlah pakar diperlukan agar memastikan KUHAP yang baru tidak melemahkan pemberantasan korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Agustus 2025
Komisi III DPR akan Undang KPK hingga BEM Bahas RUU KUHAP
Indonesia
Sebut Pidato Prabowo Cerminkan Sosok Negarawan, DPR: Mau Puji Presiden Terdahulu hingga Akui Persoalan yang Terjadi
Anggota Komisi III DPR sebut daya tarik pidato Presiden Prabowo adalah sikapnya yang tidak melupakan jasa para pendahulu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
Sebut Pidato Prabowo Cerminkan Sosok Negarawan, DPR: Mau Puji Presiden Terdahulu hingga Akui Persoalan yang Terjadi
Indonesia
KPK Jangan Tebang Pilih, Seret Semua Pihak yang Terlibat Korupsi Kuota Haji
"Kita kawal KPK. Kita kawal KPK agar punya keberanian untuk menyeret semua pihak tanpa tebang pilih," kata anggota Komisi III DPR Benny K Harman
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Agustus 2025
KPK Jangan Tebang Pilih, Seret Semua Pihak yang Terlibat Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Lakukan Mutasi Besar-besaran, Komisi III DPR Minta Polri Berbenah dan Tingkatkan Kinerja
Mutasi besar-besaran Polri dinilai jadi momentum untuk berbenah, memperkuat soliditas, dan meningkatkan kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
Lakukan Mutasi Besar-besaran, Komisi III DPR Minta Polri Berbenah dan Tingkatkan Kinerja
Bagikan