Eddy Flo
MerahPutih.Com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Alexander Marwata mengajukan sebuah gagasan tak lazim saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI.
Terkait dengan penguatan fungsi pencegahan KPK, kandidat yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua KPK itu menawarkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ditiadakan. Hal ini berdasarkan maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah yang terjerat korupsi akibat mahalnya ongkos politik Pilkada langsung.
Baca Juga:
Irjen Firli Enggan Beberkan Rahasia Strategi Berantas Korupsi
"Survei Mendagri itu kan rata-rara kepala daerah itu mengeluarkan uang atau modal Rp 20-30 miliyar , itu nggak mungkin selama 5 tahun dia menjabat penghasilannya akan mencapai itu. Kalau dia pakai uang sendiri paling enggak dia akan mencari gimana caranya supaya modal balik," jelas Alex di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9).
Lebih lanjut, Alex yang maju dalam pencalonan pimpinan KPK dari unsur kejaksaan itu mengungkapkan saat ini, operasi tangkap tangan menjadi senjata KPK dalam menindak para koruptor khususnya para kepala daerah.
Alex melanjutkan, selaku petahana, ia mengakui operasi tangkap tangan masih menjadi senjata dalam menindak koruptor terutama dari kepala daerah. Apalagi dalam penelitian LIPI mengungkapkan bahwa, mahalnya ongkos Pilkada menyebabkan para kepala daerah ingin cepat-cepat 'balik modal' dan salah satu akibatnya penyelewengan dana pun marak. Ia tak menampik, kepala daerah kini marak menjadi pelaku korupsi lantaran biaya politik yang mahal.
"Kalau uangnya itu pinjem ya dia akan mengembalikan, kalau disokong oleh penyandang dana paling enggak dia harus balas budi lah. Kan itu aja, muternya seperti itu," ungkap Alex.
Alex mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian bersama LIPI untuk mencarikan solusi.
"Apa yang bisa kita upayakan untuk perbaikan ini, (dijawab) 'satu aja pak Alex, kalau bisa jangan ada pilkada langsung," ungkap dia.
Baca Juga:
Dalam pemaparannya, ia juga menekankan soal pentingnya fungsi pencegahan dalam pemberantasan korupsi.
"Kita lihat kan kebanyakan korupsi itu kan karena salah satu sistemnya yang lemah, kami upayakan ada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan maupun layanan publik, dan itu yang sudah kami lakukan kan. Lewat program KPK, perbaikan tata kelola perbaikan sistem, pembentukan e-ptsp, e-planning, e-budgeting, itu yang sudah kami lakukan," kata Alex.
Dalam momen ini, Alex juga membantah, ada upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut.
"Saya sudah lama di sana setahun dua bulan, saya kira tidak ada upaya untuk pelemahan KPK. Tidak ada, kita justru memperkuat KPK," tandas Alexander Marwata.(Knu)
Baca Juga:
Dukung Revisi UU KPK, Eggi Sudjana: Wadah Pegawai KPK Tidak Tahu Diri
