Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan

MerahPutih.com - Bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra kerap dijadikan panggung politik oleh sejumlah elite. Selain saling adu narasi di media, tidak jarang muncul pernyataan-pernyataan yang seolah menyalahkan satu sama lain.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta seluruh elite politik menghentikan silang pendapat terkait penanganan bencana yang melanda beberapa wilayah di Sumatra. Menurutnya, dalam situasi darurat kemanusiaan, masyarakat jauh lebih membutuhkan langkah cepat, koordinatif, dan gotong royong nasional daripada polemik berkepanjangan.

Yang dibutuhkan warga saat ini, kata Bamsoet, adalah bantuan pangan, air bersih, obat-obatan, selimut, tenda, pakaian layak, dan kebutuhan dasar lainnya.

"Itu yang masyarakat tunggu, bukan argumentasi politik," ujar Bamsoet kepada wartawan, Jumat (5/12).

Ia menegaskan pentingnya satu komando kemanusiaan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat distribusi bantuan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI-Polri, dunia usaha, ormas, dan relawan harus bergerak bersama dalam sistem terpadu yang efektif. Koordinasi tidak boleh berbelit, sementara distribusi bantuan harus cepat, aman, dan tepat sasaran.

Baca juga:

Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan

Selain penanganan darurat, Bamsoet menekankan perlunya antisipasi jangka menengah berupa pemulihan infrastruktur dasar, perbaikan akses logistik, serta perlindungan psikososial bagi warga terdampak, khususnya anak-anak dan lansia.

"Bencana bukan urusan satu lembaga. Ini panggilan kemanusiaan bagi seluruh elemen bangsa," kata mantan Ketua MPR itu.

Bamsoet juga menyampaikan bahwa dunia usaha melalui koordinasi KADIN Indonesia telah bergerak membantu penyediaan logistik darurat, dapur umum, transportasi distribusi bantuan, hingga dukungan pemulihan ekonomi mikro masyarakat. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan swasta harus dipercepat, bukan diperdebatkan.

“Ketika puluhan ribu warga terdampak bencana, yang mereka butuhkan bukan argumentasi, melainkan kehadiran negara dan solidaritas dari semua elemen bangsa,” tutup Bamsoet.

Baca juga:

Presiden Prabowo Diminta Pertimbangkan Pencopotan Menhut dan Kepala BNPB, Dinilai Bertanggung Jawab dalam Bencana Alam di Sumatra

Sementara itu, hingga Jumat (5/12), BNPB mencatat sedikitnya 836 orang meninggal dunia, 518 orang hilang, dan lebih dari 2.600 orang luka-luka akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan parah pada lebih dari 10.500 rumah, puluhan sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, serta akses jalan dan jembatan. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi akibat rumah rusak berat dan wilayah permukiman yang masih tertutup lumpur serta material longsor. (Knu)