Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan dukungan penuh terhadap ultimatum Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak—terutama pejabat—yang memanfaatkan situasi bencana di Sumatra untuk melakukan penyelewengan, korupsi, atau memperkaya diri sendiri.

“Ya terus terang kami mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden itu,” ujar Soedeson kepada awak media di Jakarta, Selasa (9/12).

Ia menegaskan, instruksi Presiden tersebut sangat krusial mengingat seluruh bantuan maupun dana penanganan bencana merupakan tindakan kemanusiaan yang harus dipastikan tepat sasaran. Soedeson mengingatkan bahwa bantuan tersebut harus sepenuhnya diterima mereka yang berhak, yakni para korban bencana alam.

“Ini kan semua demi kemanusiaan, maka bantuan ataupun dana itu harus sampai kepada pihak yang berhak yaitu korban dari bencana alam ini. Jadi kalau sampai terjadi korupsi ya sebaiknya tidak akan ada toleransi lagi,” tegasnya.

Baca juga:

Korlantas Permudah Urusan SIM, BPKB, STNK Korban Banjir di Sumatera, Cukup Datang ke Posko Pengungsian

Titiek Soeharto Minta Rakyat Jangan Suuzan Korupsi Izin Hutan di Balik Bencana Sumatera

Namun demikian, Soedeson memberikan catatan agar aparat penegak hukum tetap berhati-hati dalam menindak dan tidak gegabah mengkriminalkan penggunaan anggaran daerah maupun anggaran kementerian dan lembaga dalam situasi darurat bencana.

Menurut alumnus Universitas Surabaya ini, fleksibilitas anggaran dapat terjadi dalam kondisi tertentu selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan dilakukan secara benar.

“Anggaran di dalam mata anggaran itu, misalnya kepada dinas kesehatan atau perumahan, karena ini keadaan darurat bencana nasional, itu anggaran bisa saja dipergunakan. Nah, kami minta juga kepada aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalkan,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar tujuan baik pemerintah daerah maupun instansi teknis jangan sampai dipersepsikan sebagai perbuatan melawan hukum, terutama ketika anggaran terbatas dan kondisi lapangan mengharuskan penggunaan pos-pos tertentu.

“Jangan sampai ini tujuannya baik, tetapi akhirnya dikriminalkan. Karena anggaran bisa saja terbatas dan dalam keadaan darurat mereka harus menggunakan anggaran itu. Jangan sampai dilihat sebagai suatu perbuatan kriminal, sepanjang itu digunakan benar-benar,” sambungnya.

Baca juga:

Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga

Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) ini berharap ultimatum Presiden Prabowo menjadi pengingat keras sekaligus dorongan moral bagi seluruh pejabat dan pemangku kebijakan agar tidak menyalahgunakan situasi bencana.

“Jadi pesan Presiden itu harus kita tangkap sebagai suatu ikhtiar, suatu harapan dari Presiden kepada seluruh jajaran di bawah mereka. Maka kami minta kepada aparat penegak hukum, KPK, polisi, dan kejaksaan untuk mengawasi,” pungkasnya. (Pon)