Headline

Dukung Revisi UU KPK, Eggi Sudjana: Wadah Pegawai KPK Tidak Tahu Diri

Eddy FloEddy Flo - Senin, 09 September 2019
 Dukung Revisi UU KPK, Eggi Sudjana: Wadah Pegawai KPK Tidak Tahu Diri

Aktivisi senior Eggi Sudjana dukung revisi UU KPK Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Aktivis senior Eggi Sudjana mendukung revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya hal tersebut membuat KPK bisa diawasi dan dikontrol kerjanya.

Eggi mengatakan, kehadiran Dewan Pengawas perlu mengingat saat ini banyak langkah KPK yang terkesan rawan disalahgunakan.

Baca Juga:

Awasi Kinerja KPK, Pengamat: Dewan Pengawas Diperlukan

"Dewan pengawas itu jangan dari DPR dan pemerintah. Dewan pengawas dari rakyar, LSM yang independen. Kalau dari pemerintah dan DPR bisa kongkalikong," kata Eggi kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Senin (9/9).

Fungsi dewan pengawasan adalah untuk mengawasi KPK agar tak tebang pilih.

Eggi Sudjana dukung revisi UU KPK dan kecam WP KPK yang terlibat politik
Aktivis senior yang juga politikus PAN Eggi Sudjana (MP/Kanu)

"Yang diusut hanya kasus-kasus yang nilainya kecil. Tapi lebih mengedrpankan nama-nama besar seperti mantan Ketua DPD Irman Gusman yang nilai tak mencapai Rp 100 juta," sesal Eggi.

Ia menambahkan, KPK seperti lembaga politik.

"Jadi kayak ditentukan siapa Gubernur dan kepala daerah yang mau diperiksa. Nah kok dari Komisi III DPR belum ada yang pernah di OTT. Apa ada kongkalikong?," jelas Eggi.

Eggi melanjutkan, KPK harus tau diri karena banyak kasus yang belum diperiksa.

"Seperti kasus BLBI, Century dan Pelindo ini kan belum selesai. Nah pelemahan ini terjadi karena banyak kepentingan penguasa. Karena agar tak ada operasi tangkap tangan dan penyadapan," jelas Eggi.

Politikus PAN ini juga mengkritik wadah pegawai KPK yang melakukan perlawanan terhadap revisi UU KPK.

Menurut Eggi, para pegawai itu tak tau diri lantaran bertindak di luar kontrak kerja sebagai pegawai dan tidak terlibat dalam politik.

"Pegawai KPK tak tau diri. Khan mereka pegawai, digaji. Kok protes. Ya jangan kerja di situ dong," tegas Eggi.

Baca Juga:

Puluhan Dosen Universitas Airlangga Tolak Revisi UU KPK

Eggi menjelaskan, dalam aturan kepegawaian pemerintah, mereka harus mengabdi kepada pemerintah, bukan menjadi oposisi.

"Pegawai kerja aja yang bener. Kalau protes gal boleh. Itu pelanggaran itu, gak ngerti tata negara dan administrasi negara," jelas Eggi.

Aktivis yang juga sempat maju dalam Pilgub ini justru menyebut pegawai KPK sudsh bertindak berlebihan.

"Mereka anggap KPK seperti milik sendiri. Kalau memang gak suka ya silahkan datang ke DPR," pungkas Eggi Sudjana.(Knu)

Baca Juga:

Rasamala Sebut Bola Panas Revisi UU KPK Ada di Tangan Presiden Jokowi

#Eggi Sudjana #Revisi UU KPK #Komisi Pemberantasan Korupsi #Wadah Pegawai KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Dituding Lemahkan KPK Lewat Revisi UU, Jokowi: Kronologinya Harus Dilihat secara Runtut
Dituding lemahkan KPK lewat revisi UU, Jokowi mengatakan, jika kronologinya harus dilihat secara runtut.
Soffi Amira - Rabu, 26 Februari 2025
Dituding Lemahkan KPK Lewat Revisi UU, Jokowi: Kronologinya Harus Dilihat secara Runtut
Indonesia
UU KPK Digugat Pimpinannya Sendiri
Alex menyebut adanya kerugian karena tak memberikan kepastian hukum sebagaimana norma Pasal 36 huruf a
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 November 2024
UU KPK Digugat Pimpinannya Sendiri
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Indonesia
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Pemeriksaan Eks Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu akan dilakukan di Lapas Kelas 1 Tangerang.
Andika Pratama - Senin, 18 Desember 2023
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Bagikan