Headline

Puluhan Dosen Universitas Airlangga Tolak Revisi UU KPK

Eddy FloEddy Flo - Senin, 09 September 2019
 Puluhan Dosen Universitas Airlangga Tolak Revisi UU KPK

Dosen Unair Dr Herlambang P. Wiratraman (Foto: unair.ac.id)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Penolakan terhadap revisi UU KPK terus berdatangan dari sejumlah elemen masyarakat. Selain aktivis dan pegiat antikorupsi, puluhan dosen dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya juga menolak keras upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi para akademisi Unair, pelemahan terhadap KPK itu nyata dan diduga saat ini sedang dilakukan secara sistematis dalam bentuk revisi UU KPK dan juga RUU KUHP.

Baca Juga:

Dukung Revisi UU KPK, Sekelompok Massa Yasinan Depan Gedung KPK

"Hal itu menunjukkan kemunduran upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya menjadi semangat, sekaligus anak kandung reformasi," ujar akademisi Unair Dr Herlambang P. Wiratraman saat dihubungi dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (8/9) malam.

Menurutnya seakan tidak cukup dari sisi legislasi, darurat antikorupsi tergambar dengan seleksi calon pimpinan KPK yang diduga syarat konflik kepentingan, serta gagalnya pengungkapan kasus penyerangan dan intimidasi terhadap para penyidik KPK, termasuk impunitas kasus Novel Baswedan.

Puluhan Dosen Unair tolak revisi UU KPK ungkap Herlambang
Dosen Fakultas Hukum Unair Herlambang Perdana Wiratraman tolak revisi UU KPK (unair.ac.id)

"Yang terbaru pelemahan dari sektor legislasi yang jelas bertentangan dengan amanah reformasi dan tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menuju kesejahteraan sosial," tuturnya.

Ia menjelaskan pemimpin negeri itu harus belajar dari kekeliruan masa lalu untuk tidak mementingkan sekelompok orang dan mengorbankan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas.

"Pemimpin negara harus lebih peka, peduli, dan menjunjung tinggi integritas untuk menjadi suri tauladan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara," ucap Direktur Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Unair itu.

Wakil rakyat, lanjut dia, seharusnya menjadi representasi memperjuangkan kemaslahatan publik, menjadi pemimpin yang berpikir dan bekerja sungguh-sungguh untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

Warga Surabaya kumpulkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan kepada KPK
Massa penentang revisi UU KPK menggelar aksi simpatik di CFD Surabaya, Minggu (8/9) (MP/Budi Lentera)

"Kami selaku akademisi tidak menginginkan korupsi membudaya di negeri ini karena jelas akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dari kampus Unair Surabaya, kami menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Baca Juga:

Sempat Diragukan, PSI Tegaskan Tolak Revisi UU KPK

Herlambang Wiratraman sebagaimana dilansir Antara mengatakan dosen Unair mengajak semua elemen bangsa bergerak dan berjuang bersama-sama dalam melawan korupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

"KPK itu rumah harapan rakyat, harapan untuk tetap bekerja maksimal melawan korupsi, sehingga kami berharap Presiden Joko Widodo berani menentukan sikapnya, apakah ikut menjaga rumah harapan itu atau sebaliknya," katanya.

Ia menjelaskan pernyataan publik akademisi Unair menolak pelemahan lembaga antirasuah itu sudah didukung 40 dosen Unair, namun diprediksi dukungan dari dosen akan terus mengalir untuk menjaga rumah harapan rakyat melawan para koruptor tersebut.(*)

Baca Juga:

Gelar Aksi di Depan Istana, Massa Serukan KPK Butuh Diawasi

#Unair #Revisi UU KPK #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Dituding Lemahkan KPK Lewat Revisi UU, Jokowi: Kronologinya Harus Dilihat secara Runtut
Dituding lemahkan KPK lewat revisi UU, Jokowi mengatakan, jika kronologinya harus dilihat secara runtut.
Soffi Amira - Rabu, 26 Februari 2025
Dituding Lemahkan KPK Lewat Revisi UU, Jokowi: Kronologinya Harus Dilihat secara Runtut
Indonesia
UU KPK Digugat Pimpinannya Sendiri
Alex menyebut adanya kerugian karena tak memberikan kepastian hukum sebagaimana norma Pasal 36 huruf a
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 November 2024
UU KPK Digugat Pimpinannya Sendiri
Indonesia
Kemendiktisaintek Perintahkan Rektor Cabut Pembekuan BEM FISIP Unair
Menteri mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari kebebasan akademik juga perlu dibarengi dengan akuntabilitas dan tanggung jawab.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Oktober 2024
Kemendiktisaintek Perintahkan Rektor Cabut Pembekuan BEM FISIP Unair
Indonesia
Legislator Sindir Pemecatan Dekan FK Unair Khianati Visi Kampus Merdeka
Dunia kedokteran Indonesia tengah dihebohkan dengan kabar pemecatan Dekan FK Unair Profesor Budi Santoso
Wisnu Cipto - Senin, 08 Juli 2024
Legislator Sindir Pemecatan Dekan FK Unair Khianati Visi Kampus Merdeka
Indonesia
Kemenkes Bantah Terlibat Pemecatan Dekan FK Unair Penolak Dokter Asing
"Kabar itu tidak ada hubungannya dengan Kemenkes. Itu masalah internal Unair," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juli 2024
Kemenkes Bantah Terlibat Pemecatan Dekan FK Unair Penolak Dokter Asing
Indonesia
Dekan FK Unair Benarkan Dipecat karena Tolak Program Dokter Asing Kemenkes
Prof Budi menjelaskan dipanggil Rektorat Unair pada Senin (1/7) untuk mengklarifikasi pernyataannya menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian diterima Rabu (3/7) kemarin.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juli 2024
Dekan FK Unair Benarkan Dipecat karena Tolak Program Dokter Asing Kemenkes
Bagikan