Eddy Flo
MerahPutih.Com - Sikap abu-abu sejumlah partai politik terhadap revisi UU KPK mendapat sorotan tajam dari koalisi masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi.
Berbeda dengan beberapa partai politik yang memiliki wakil di DPR yang baru-baru ini mengajukan hak inisiatif merevisi undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Partai Solidaritas Indonesia menegaskan menolak revisi UU KPK.
Baca Juga:
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerukan sikap penolakan usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini bergulir.
Ketua DPP PSI Tsamara Amany saat dihubungi mengatakan, ada beberapa poin yang membuat PSI menolak rencana revisi tersebut.
"Setelah membaca draf revisi, saya semakin yakin bahwa bisa melumpuhkan KPK. Berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang membutuhkan pemerintahan yang bersih," kata Tsamara di Jakarta, Minggu (8/9).
Menurut dia, upaya revisi UU KPK tersebut sepertinya menjadi pintu untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
PSI juga mencium adanya aroma KPK akan menjadi sebatas lembaga pencegahan yang tak memiliki taring sama sekali setelah aturan perundang-undangannya direvisi.
"Kalau kami berada di DPR, pasti kami dengan tegas akan lawan segala upaya tersebut," katanya.
Kemudian, Tsamara menilai konsep dewan pengawas untuk KPK sangat absurd. Sebab dewan pengawas akan diberi kewenangan untuk menyetujui penyadapan, penyitaan, penggeledahan.
Baca Juga:
Rasamala Sebut Bola Panas Revisi UU KPK Ada di Tangan Presiden Jokowi
"Dewan Pengawas dipilih oleh DPR. Ini berbahaya karena bisa memunculkan kecurigaan terkait independensi KPK nantinya," ucapnya.
Sebagaimana dilansir Antara, awalnya PSI berpikir revisi terbatas dilakukan untuk membuat KPK lebih transparan karena memang manusia maupun lembaga mana pun tidak ada yang sempurna.
"Tapi kami sadar bahwa upaya pelemahan lebih kental di sini. Revisi RUU KPK harus ditolak" tutupnya Tsamara Amany.(*)
Baca Juga:
Massa Pro dan Kontra Revisi UU KPK Gelar Aksi di CFD Surabaya
