Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat dan menjadi isu setelah diutarakan para politisi dan ketua umum partai politik.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat menolak tegas terhadap usulan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penolakan ini merespons wacana yang digulirkan oleh Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) baru-baru ini.
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menegaskan, besarnya ongkos politik tidak boleh dijadikan alasan untuk memangkas hak demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung. Menurutnya, alasan efisiensi ekonomi tidak sebanding dengan nilai kedaulatan warga negara.
Baca juga:
Bamsoet Nilai Pilkada lewat DPRD Berpotensi Kurangi Biaya dan Politik Uang
"Apa yang menjadi hak rakyat untuk memilih pemimpin ini tidak bisa diambil dengan alasan ekonomis, dengan alasan efisiensi," kata Ketum Sahrin dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/12).
Saat ini tengah terjadi krisis kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat di parlemen. Kondisi ini dinilai menjadi alasan kuat mengapa hak pilih tidak boleh didelegasikan kepada DPRD.
"Ketika ada krisis kepercayaan terhadap wakil, tentunya belum saatnya kewenangan untuk pemilihan-pemilihan itu (diwakilkan). Itu adalah hak rakyat yang pada saat ini tidak boleh diwakilkan oleh mekanisme apa pun," jelasnya.
Wacana Pilkada tidak langsung ini kembali mengemuka setelah Partai Golkar menggelar rapimnas I tahun 2025 pada Sabtu (20/12), dengan mengusulkan agar kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD., lalu diamini Presiden Prabowo Subianto dan Partai Kebangkitan Bangsa. (Knu)
