PKS Beri Catatan untuk Pemerintahan Jokowi Selama Dua Tahun Pandemi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 02 Maret 2022
PKS Beri Catatan untuk Pemerintahan Jokowi Selama Dua Tahun Pandemi

Seniman membuat mural bertema virus corona di Kampung Pink, Kota Tangerang, Banten, Selasa, (22/12/2020). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 di tanah air sudah berjalan dua tahun, sejak Maret 2020 lalu. Serangkaian kebijakan telah dilakukan pemerintah mulai dari pelaksanaan vaksinasi hingga bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyebut, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Utamanya terkait penyaluran bansos agar tepat sasaran.

Baca Juga:

Pemerintah Tidak Akan Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi ke Endemi

"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyinyalir bansos yang tidak tepat sasaran," kata Mardani saat dikonfirmasi awak media, Rabu (2/3).

Mardani juga meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi potensi bancakan di tengah pandemi COVID-19. Khususnya terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggota Komisi II DPR ini mengingatkan hal ini harus diwaspadai agar anggaran PEN tidak dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Peluang korupsi mesti diwaspadai khususnya program PEN," imbuhnya.

Baca Juga:

Aman Berlibur di Tengah Pandemi

Lebih lanjut Mardani menilai, masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum mendapat bantuan terdampak pandemi. Menurutnya, hal ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah.

Di sisi lain, politikus Partai Dakwah ini mengapresiasi langkah pemerintah yang bergerak cepat melakukan vaksinasi nasional.

"Apresiasi untuk vaksinasi," pungkas Mardani. (Pon)

Baca Juga:

Puan Minta TNI-Polri Bantu Kawal Pemulihan Ekonomi dan Sosial Dampak Pandemi

#COVID-19 #PKS #Mardani Ali Sera
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Bagikan