Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Beri Catatan untuk Pemerintahan Jokowi Selama Dua Tahun Pandemi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 02 Maret 2022
PKS Beri Catatan untuk Pemerintahan Jokowi Selama Dua Tahun Pandemi

Seniman membuat mural bertema virus corona di Kampung Pink, Kota Tangerang, Banten, Selasa, (22/12/2020). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 di tanah air sudah berjalan dua tahun, sejak Maret 2020 lalu. Serangkaian kebijakan telah dilakukan pemerintah mulai dari pelaksanaan vaksinasi hingga bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyebut, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Utamanya terkait penyaluran bansos agar tepat sasaran.

Baca Juga:

Pemerintah Tidak Akan Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi ke Endemi

"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyinyalir bansos yang tidak tepat sasaran," kata Mardani saat dikonfirmasi awak media, Rabu (2/3).

Mardani juga meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi potensi bancakan di tengah pandemi COVID-19. Khususnya terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggota Komisi II DPR ini mengingatkan hal ini harus diwaspadai agar anggaran PEN tidak dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Peluang korupsi mesti diwaspadai khususnya program PEN," imbuhnya.

Baca Juga:

Aman Berlibur di Tengah Pandemi

Lebih lanjut Mardani menilai, masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum mendapat bantuan terdampak pandemi. Menurutnya, hal ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah.

Di sisi lain, politikus Partai Dakwah ini mengapresiasi langkah pemerintah yang bergerak cepat melakukan vaksinasi nasional.

"Apresiasi untuk vaksinasi," pungkas Mardani. (Pon)

Baca Juga:

Puan Minta TNI-Polri Bantu Kawal Pemulihan Ekonomi dan Sosial Dampak Pandemi

#COVID-19 #PKS #Mardani Ali Sera
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan