Pj DKI 1 Respons Demo Pengemudi Ojol Tolak ERP di Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 27 Januari 2023
Pj DKI 1 Respons Demo Pengemudi Ojol Tolak ERP di Jakarta

Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Massa pengemudi ojek online (ojol) melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/1) dengan tuntutan menolak penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Menanggapi aksi tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP masih lama karena masih dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga

Fraksi PDIP DKI Tegaskan Belum Tolak Sistem ERP

"Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan. Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," kata Heru di Jakarta, Jumat (27/1).

Menurut orang nomor satu di Jakarta ini, masih banyak tahap yang harus dibahas Eksekutif dan Legislatif untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan diterapkan di Jakarta.

Artinya, kata dia, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP masih butuh waktu lama.

Baca Juga

Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan

Seperti diketahui, ratusan driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD. Dalam tuntutannya mereka menolak aturan jalan berbayar di Jakarta.

Pasalnya, aturan tersebut hanya memberatkan masyarakat, khususnya kaum ojek online.

Dalam aksinya, ada dua Anggota DPRD DKI Jakarta menemui pendemo dan menyatakan sikap di atas mobil komando.

Mereka yang naik adalah Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Ismail dan Wakil Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Wa Ode Herlina.

Pada kesempatannya, Ismail melalui mikrofon dengan tegas menolak sistem ERP. Sedangkan, Wa Ode dalam penyampaiannya, belum menyatakan sikap yang jelas atau masih ambigu dalam menyikapi ERP. (Asp)

Baca Juga

Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

#Heru Budi Hartono #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 54 menit lalu
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 59 menit lalu
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Bagikan