Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Januari 2023
Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

Ratusan driver ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (25/1). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua Anggota DPRD DKI Jakarta menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1).

Demo ojol tersebut terkait penolakan rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota.

Dua anggota DPRD yang menemui massa yaitu Ismail dari Ketua Komisi B sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dan Wa Ode Herlina Sekretaris Komisi B dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.

Baca Juga:

Ojol Singgung Program Anies Bikin Macet saat Demo Tolak ERP

Di hadapan ratusan pendemo, Ismail menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta. Tuntutan massa ojol pun akan diperjuangkan dalam rapat di Komisi B dengan eksekutif.

"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ucap Ismail disambut gemuruh senang massa ojol.

Sedang pernyataan yang dilontarkan oleh Wa Ode ambigu. Kata dia, PDI Perjuangan sebagai partai rakyat kecil akan mati-matian mendukung penolakan pembatalan ERP.

"Baik, kalau dari saya, yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian, apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan
kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," ucapnya.

Baca Juga:

Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan

Ungkapan tersebut pun mendapat sorakan yang gemuruh dari ratusan massa ojol. Lantaran mereka tak puas dengan jawaban Wa Ode yang masih belum jelas.

Lalu, anggota DPRD DKI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakpus ini melanjutkan, bakal memperjuangkan kemauan massa.

"PDI Perjuangan, gimana maunya rakyat, itu pasti yang diikuti. begitu saja. Merdeka," lanjut Wa Ode.

Salah satu orator juga menanyakan kembali soal sikap PDIP pada Raperda ERP.

"Kita tidak ingin (lebih jelas), bahasanya masih ambigu. Kalau ternyata rakyatnya entah yang mana pengin ini lanjut, kan lanjut, Bu. Tapi kita pengin statement dari Ibu, di depan massa aksi yang menolak ini, Ibu menyatakan dengan tegas, 'Fraksi PDIP menolak'. Sudah begitu saja, Bu," tanya orator.

Kembali dijawab Wa Ode, bila massa menginginkan penolakan sistem ERP, maka dirinya akan mendukung langkah tersebut sebagai legislatif.

"Saya tanya, teman-teman semua nolak? Semua nolak? Baik, kita akan bantu untuk tolak," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Penerapan ERP Jakarta Harus Perbaiki Dulu Angkutan Umum Salah Kaprah

#DPRD DKI Jakarta #Ojek Online #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan