Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Januari 2023
Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

Ratusan driver ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (25/1). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua Anggota DPRD DKI Jakarta menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1).

Demo ojol tersebut terkait penolakan rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota.

Dua anggota DPRD yang menemui massa yaitu Ismail dari Ketua Komisi B sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dan Wa Ode Herlina Sekretaris Komisi B dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.

Baca Juga:

Ojol Singgung Program Anies Bikin Macet saat Demo Tolak ERP

Di hadapan ratusan pendemo, Ismail menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta. Tuntutan massa ojol pun akan diperjuangkan dalam rapat di Komisi B dengan eksekutif.

"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ucap Ismail disambut gemuruh senang massa ojol.

Sedang pernyataan yang dilontarkan oleh Wa Ode ambigu. Kata dia, PDI Perjuangan sebagai partai rakyat kecil akan mati-matian mendukung penolakan pembatalan ERP.

"Baik, kalau dari saya, yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian, apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan
kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," ucapnya.

Baca Juga:

Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan

Ungkapan tersebut pun mendapat sorakan yang gemuruh dari ratusan massa ojol. Lantaran mereka tak puas dengan jawaban Wa Ode yang masih belum jelas.

Lalu, anggota DPRD DKI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakpus ini melanjutkan, bakal memperjuangkan kemauan massa.

"PDI Perjuangan, gimana maunya rakyat, itu pasti yang diikuti. begitu saja. Merdeka," lanjut Wa Ode.

Salah satu orator juga menanyakan kembali soal sikap PDIP pada Raperda ERP.

"Kita tidak ingin (lebih jelas), bahasanya masih ambigu. Kalau ternyata rakyatnya entah yang mana pengin ini lanjut, kan lanjut, Bu. Tapi kita pengin statement dari Ibu, di depan massa aksi yang menolak ini, Ibu menyatakan dengan tegas, 'Fraksi PDIP menolak'. Sudah begitu saja, Bu," tanya orator.

Kembali dijawab Wa Ode, bila massa menginginkan penolakan sistem ERP, maka dirinya akan mendukung langkah tersebut sebagai legislatif.

"Saya tanya, teman-teman semua nolak? Semua nolak? Baik, kita akan bantu untuk tolak," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Penerapan ERP Jakarta Harus Perbaiki Dulu Angkutan Umum Salah Kaprah

#DPRD DKI Jakarta #Ojek Online #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Bagikan