Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Januari 2023
Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

Ratusan driver ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (25/1). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Dua Anggota DPRD DKI Jakarta menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1).

Demo ojol tersebut terkait penolakan rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota.

Dua anggota DPRD yang menemui massa yaitu Ismail dari Ketua Komisi B sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dan Wa Ode Herlina Sekretaris Komisi B dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.

Baca Juga:

Ojol Singgung Program Anies Bikin Macet saat Demo Tolak ERP

Di hadapan ratusan pendemo, Ismail menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta. Tuntutan massa ojol pun akan diperjuangkan dalam rapat di Komisi B dengan eksekutif.

"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ucap Ismail disambut gemuruh senang massa ojol.

Sedang pernyataan yang dilontarkan oleh Wa Ode ambigu. Kata dia, PDI Perjuangan sebagai partai rakyat kecil akan mati-matian mendukung penolakan pembatalan ERP.

"Baik, kalau dari saya, yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian, apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan
kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," ucapnya.

Baca Juga:

Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan

Ungkapan tersebut pun mendapat sorakan yang gemuruh dari ratusan massa ojol. Lantaran mereka tak puas dengan jawaban Wa Ode yang masih belum jelas.

Lalu, anggota DPRD DKI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakpus ini melanjutkan, bakal memperjuangkan kemauan massa.

"PDI Perjuangan, gimana maunya rakyat, itu pasti yang diikuti. begitu saja. Merdeka," lanjut Wa Ode.

Salah satu orator juga menanyakan kembali soal sikap PDIP pada Raperda ERP.

"Kita tidak ingin (lebih jelas), bahasanya masih ambigu. Kalau ternyata rakyatnya entah yang mana pengin ini lanjut, kan lanjut, Bu. Tapi kita pengin statement dari Ibu, di depan massa aksi yang menolak ini, Ibu menyatakan dengan tegas, 'Fraksi PDIP menolak'. Sudah begitu saja, Bu," tanya orator.

Kembali dijawab Wa Ode, bila massa menginginkan penolakan sistem ERP, maka dirinya akan mendukung langkah tersebut sebagai legislatif.

"Saya tanya, teman-teman semua nolak? Semua nolak? Baik, kita akan bantu untuk tolak," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Penerapan ERP Jakarta Harus Perbaiki Dulu Angkutan Umum Salah Kaprah

#DPRD DKI Jakarta #Ojek Online #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 4 menit lalu
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan