Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Januari 2023
Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu

Ratusan driver ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (25/1). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua Anggota DPRD DKI Jakarta menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1).

Demo ojol tersebut terkait penolakan rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota.

Dua anggota DPRD yang menemui massa yaitu Ismail dari Ketua Komisi B sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dan Wa Ode Herlina Sekretaris Komisi B dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI.

Baca Juga:

Ojol Singgung Program Anies Bikin Macet saat Demo Tolak ERP

Di hadapan ratusan pendemo, Ismail menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta. Tuntutan massa ojol pun akan diperjuangkan dalam rapat di Komisi B dengan eksekutif.

"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ucap Ismail disambut gemuruh senang massa ojol.

Sedang pernyataan yang dilontarkan oleh Wa Ode ambigu. Kata dia, PDI Perjuangan sebagai partai rakyat kecil akan mati-matian mendukung penolakan pembatalan ERP.

"Baik, kalau dari saya, yang namanya dari rakyat, lahirnya dari hati sanubari kalian, apa yang kalian harapkan, partai wong cilik pasti mendukung apa yang kalian inginkan
kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian, kemauan masyarakat," ucapnya.

Baca Juga:

Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan

Ungkapan tersebut pun mendapat sorakan yang gemuruh dari ratusan massa ojol. Lantaran mereka tak puas dengan jawaban Wa Ode yang masih belum jelas.

Lalu, anggota DPRD DKI Daerah Pemilihan (Dapil) Jakpus ini melanjutkan, bakal memperjuangkan kemauan massa.

"PDI Perjuangan, gimana maunya rakyat, itu pasti yang diikuti. begitu saja. Merdeka," lanjut Wa Ode.

Salah satu orator juga menanyakan kembali soal sikap PDIP pada Raperda ERP.

"Kita tidak ingin (lebih jelas), bahasanya masih ambigu. Kalau ternyata rakyatnya entah yang mana pengin ini lanjut, kan lanjut, Bu. Tapi kita pengin statement dari Ibu, di depan massa aksi yang menolak ini, Ibu menyatakan dengan tegas, 'Fraksi PDIP menolak'. Sudah begitu saja, Bu," tanya orator.

Kembali dijawab Wa Ode, bila massa menginginkan penolakan sistem ERP, maka dirinya akan mendukung langkah tersebut sebagai legislatif.

"Saya tanya, teman-teman semua nolak? Semua nolak? Baik, kita akan bantu untuk tolak," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Penerapan ERP Jakarta Harus Perbaiki Dulu Angkutan Umum Salah Kaprah

#DPRD DKI Jakarta #Ojek Online #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Bagikan