Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ratusan driver ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (25/1).
Kegiatan ini menuntut pejabat DKI untuk membatalkan rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota.
Orator aksi mengaku kecewa atas kinerja pejabat DKI Jakarta yang berniat untuk memberlakukan kebijakan jalan berbayar.
Baca Juga:
Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan
Ia juga heran kondisi Jakarta saat ini cukup parah dengan makin maraknya kemacetan imbas program Pemerintah Provinsi DKI. Orator pun menyayangkan program pendestrian trotoar yang menyebabkan jalan raya di sejumlah wilayah Jakarta semakin sempit, hingga menyebabkan macet.
Ditambah lagi adanya program jalur sepeda di beberapa titik jalan ibu kota. Menurutnya, kebijakan tersebut mempersempit bahu jalan raya dan menimbulkan penumpukan kendaraan.
Adapun diketahui, revitalisasi trotoar dan perluasan jalur sepeda merupakan program era Gubernur Anies Rasyid Baswedan.
"Jangan akal-akalan lu pada (pejabat DKI), jalan Jakarta sekarang makin kecil yang bikin macet, sekarang lu juga bikin jalur sepeda," teriak orator di atas mobil komando.
Baca Juga:
Penerapan ERP Jakarta Harus Perbaiki Dulu Angkutan Umum Salah Kaprah
Dengan begitu, ia menolak keras rencana sistem ERP karena akan menyusahkan masyarakat.
"Sekarang mau buat rencana ERP, bikin susah warga," lanjutnya.
Mereka juga mengancam tidak akan memilih kembali anggota DPRD DKI Jakarta yang saat ini duduk asik di parlemen Kebon Sirih, bila nekat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).
Raperda PL2SE ini mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
"Kalau tidak memikirkan kita, kita akan golput pada Pemilu 2024," lanjutnya. (Asp)
Baca Juga:
DPRD Sebut Penerapan ERP Bisa Raup Untung Rp 60 Miliar Per Hari
