6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta

Peringkat Indeks Kemacetan Lalu Lintas di Kota Jakarta Membaik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Permintaan tersebut muncul karena selama kurang lebih enam tahun enam bulan menjabat, program strategis berupa sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) belum juga terlaksana di Jakarta. Padahal, ERP dinilai penting sebagai salah satu solusi utama untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di ibu kota.

"Sebagai contoh konkret, saya mengaitkan masa jabatan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dengan program strategis berupa sistem jalan berbayar elektronik atau ERP," kata pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, kepada wartawan, Jumat (12/12).

Baca juga:

Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif

Selama masa kepemimpinannya, Syafrin dinilai belum berhasil mewujudkan penerapan ERP, sebuah kebijakan yang secara luas dianggap lebih adil dan rasional dibandingkan sistem ganjil-genap.

Melalui skema ERP, setiap pengendara tetap dapat melintasi ruas jalan tertentu dengan membayar sesuai penggunaan ruang jalan yang dimanfaatkan.

Selain berfungsi sebagai instrumen pengendalian volume lalu lintas, ERP juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas dan layanan transportasi umum.

Ketentuan mengenai penerapan ERP sejatinya telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Baca juga:

Peringkat Indeks Kemacetan Lalu Lintas di Kota Jakarta Membaik

Kegagalan implementasi ERP dinilai berpotensi memberikan kontribusi langsung terhadap semakin parahnya kemacetan di Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk.

Oleh karena itu, komitmen dan kesungguhan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merealisasikan ERP dinilai tidak bisa lagi ditawar.

"Tidak ada lagi ruang untuk alasan yang berulang, karena kondisi saat ini sudah cukup menunjukkan adanya kegagalan yang nyata," pungkasnya. (Asp)

#Kemacetan Jakarta #Pramono Anung #Dishub DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ternyata, Dishub DKI Perbolehkan Kendaraan di Bahu Jalan Waktu Tertentu di Mayjen Sutoyo
Namun, di lapangan masih ditemukan pelanggaran, yakni kendaraan parkir melebihi kapasitas dan tidak sesuai baris parkir yang telah ditetapkan
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Ternyata, Dishub DKI Perbolehkan Kendaraan di Bahu Jalan Waktu Tertentu di Mayjen Sutoyo
Indonesia
Dishub DKI bakal Koordinasi dengan Pengelola Gedung, Sediakan Tempat Ojol
Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Dishub DKI bakal Koordinasi dengan Pengelola Gedung, Sediakan Tempat Ojol
Indonesia
Pramono-Rano Resmikan Stasiun KRL JIS dan JPO Ancol, Akses ke Stadion Kini Lebih Mudah
tasiun KRL JIS resmi beroperasi bertepatan dengan HUT ke-499 Jakarta. Pramono Anung menyebut fasilitas baru ini menjadi solusi akses dan kemacetan di JIS.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Pramono-Rano Resmikan Stasiun KRL JIS dan JPO Ancol, Akses ke Stadion Kini Lebih Mudah
Indonesia
HUT ke-499 Jakarta, Pramono Anung: Jakarta Harus Siap Menjadi Kota Global yang Berpihak pada Warga
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan HUT ke-499 Jakarta menjadi momentum menuju usia 500 tahun. Jakarta ditargetkan menjadi kota global yang berpihak pada warga.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
HUT ke-499 Jakarta, Pramono Anung: Jakarta Harus Siap Menjadi Kota Global yang Berpihak pada Warga
Indonesia
Lowongan Kerja Padat Karya Diserbu Pelamar, Pramono Pastikan Tak Ada Jalur 'Orang Dalam'
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rekrutmen 2.843 lowongan program padat karya berjalan transparan dan bebas praktik orang dalam.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 Juni 2026
Lowongan Kerja Padat Karya Diserbu Pelamar, Pramono Pastikan Tak Ada Jalur 'Orang Dalam'
Indonesia
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus, Gubernur Pramono: Nilai Investasi Mencapai Rp 12,5 Triliun
Rute LRT Velodrome-Manggarai ini akan diperpanjang hingga Dukuh Atas.
Frengky Aruan - Minggu, 21 Juni 2026
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus, Gubernur Pramono: Nilai Investasi Mencapai Rp 12,5 Triliun
Indonesia
Gubernur Pramono Resmikan Penataan Jalan Rasuna Said, Kini Memiliki Wajah Baru yang Nyaman
Jalan Rasuna Said kini menjadi ikon baru yang lebih rapi dan tertata, nyaman bagi kendaraan, pengguna transportasi umum, pejalan kaki, hingga penyandang disabilitas.
Frengky Aruan - Minggu, 21 Juni 2026
Gubernur Pramono Resmikan Penataan Jalan Rasuna Said, Kini Memiliki Wajah Baru yang Nyaman
Indonesia
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan perayaan tahun ini menandai langkah konkret transisi kota menjelang usia lima abad
Angga Yudha Pratama - Minggu, 21 Juni 2026
Daftar Infrastruktur Baru di DKI Jakarta yang Bakal Diresmikan Sambut HUT ke-499
Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Pemprov Jakarta Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Pramono Jamin Tidak Ada Titip Ordal
Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan padat karya dengan gaji setara UMP. Pramono Anung pastikan perekrutan transparan tanpa ordal, syarat hanya KTP Jakarta.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Pemprov Jakarta Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Pramono Jamin Tidak Ada Titip Ordal
Bagikan