DPRD Sebut Penerapan ERP Bisa Raup Untung Rp 60 Miliar Per Hari


Arsip kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/3/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/aa.
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana memberlakukan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Saat ini, eksekutif dan legislatif DKI tengah membahas rencana penerapan ERP.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan bahwa keuntungan dari penerapan ERP mampu menambah pendapatan daerah hingga mencapai Rp 60 miliar per hari.
"Kalau itu benar diterapkan tadi juga kita dapatkan info, itu tidak kurang per hari sekitar Rp 30-60 miliar dana yang masuk," ujar Ismail.
Baca Juga:
DPR Tindak Lanjuti Aspirasi Kades Soal Perpanjangan Masa Jabatan
Karena jumlah pemasukan sistem berbayar ini tak sedikit, maka kata Ismail, Pemprov DKI akan mematangkan pembahasan ERP, sehingga tidak merugikan siapa pun.
"Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya, makanya harus dipastikan dengan angka tersebut dengan potensi penerimaan sebesar itu ini harus ditangani dan diterapkan dengan baik," paparnya.
Lebih lanjut, Ismail menuturkan, perlunya badan khusus yang akan mengurusi pendapatan dari penerapan ERP. Ia juga melihat perlunya uji coba penerapan di sedikit ruas jalan terlebih dahulu.
"Tadi juga sempat didiskusikan juga ini sangat terkesan memberatkan kalaupun diterapkan. Harusnya diuji coba di ruas-ruas tertentu," ucapnya.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Sebut Raperda ERP Masuk Program Prioritas
Politikus asal PKS ini mengungkapkan bahwa pada wacana sebelumnya hanya beberapa ruas yang ditetapkan sebagai jalan berbayar. Namun berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Pemprov DKI berencana menerapkan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta.
"Karena kalau dulu, tadi ada yang mengingatkan juga sebenarnya ide awal 2014 itu di tiga ruas jalan, Kuningan, Rasuna Said seperti itu," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
