DPR Tindak Lanjuti Aspirasi Kades Soal Perpanjangan Masa Jabatan
Kondisi depan gedung DPR RI setelah massa demonstran yang terdiri dari kepala desa membubarkan diri, Selasa (17/1/2023). ANTARA / Walda.
MerahPutih.com - Ribuan kepala desa menggelar aksi untuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1). Mereka menuntut agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, para kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun.
Baca Juga:
Tito Nyatakan 2.500 Pilkades Berlangsung Aman di Tengah Pandemi COVID-19
"Saya sudah sampaikan bahwa untuk revisi itu ada dua yang berkompeten, yaitu Pemerintah dan DPR," kata Dasco usai menemui massa aksi, Selasa.
Dasco meminta para kepala desa juga bisa membujuk pemerintah dalam melakukan revisi UU Desa. Sebab, pembuat undang-undang bukan hanya DPR tapi juga pemerintah.
"Oleh karena itu, mereka saya minta untuk melakukan lobi ke pemerintah," ujarnya.
Baca Juga:
APDESI Dukung Jokowi Tiga Periode, Komisi II Tegaskan Kades Dilarang Berpolitik
Menurut Dasco, Badan Legislasi DPR akan menerima perwakilan dari para kepala desa, untuk mendengarkan aspirasi mereka agar revisi Undang-Undang Desa bisa masuk prolegnas 2023.
Dasco memastikan, DPR mendengar tuntutan para kepala desa untuk melakukan perpanjangan jabatan. Karena itu, dirinya bersedia hadir ke tengah-tengah aksi unjuk rasa para kepala desa di depan gedung parlemen.
"Saya keluar menyampaikan agar kawan-kawan ini segera tahu bahwa aspirasi mereka didengar dan akan dibicarakan di Badan Legislasi," pungkas Dasco. (Pon)
Baca Juga:
Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Fenomena Sopir Tronton Bawah Umur di Parung Panjang Picu Kritik Tajam Adian Napitupulu
Amerika Serikat dan Iran di Ambang Perang, DPR RI Minta Pemerintah Indonesia Siapkan Evakuasi WNI
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis