Soffi Amira
MerahPutih.com - DPR RI menggelar pertemuan bersama pemerintah serta sejumlah lembaga otoritas moneter dan fiskal pada Sabtu (6/6).
Pertemuan yang digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta itu, membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, dihadiri Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Gubernur BI Perry Warjiyo.
Dasco menyebutkan, DPR sengaja menginisiasi pertemuan tersebut sebagai forum evaluasi.
Baca juga:
Bertemu Menkeu dan Wakil Ketua DPR, Gubernur BI Keluarkan ‘Jurus’ Perkuat Nilai Tukar Rupiah
Rapat DPR, BI, dan Pemerintah Hasilkan Kesepakatan Penting
Pertemuan ini menjadi koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kami melakukan koordinasi bagaimana fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini.
kata Dasco
Menurutnya, hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun, rincian kesepakatan itu akan disampaikan secara terpisah oleh masing-masing institusi terkait.
"Alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tambahnya.
Baca juga:
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
Sementara itu, Gubernur BI, Perry Wariyo menilai, koordinasi fiskal dan moneter selama ini telah berjalan sangat erat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam konferensi pers.
BI dan Pemerintah Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Ia pun menerangkan langkah pertama yang ditempuh BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia mengatakan, fiskal dan moneter bersama-sama sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil.
"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," tambah dia.
Langkah kedua yang ditempuh pemerintah dan BI adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta sektor perbankan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.
"Kedua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Tapi tentu saja ada peningkatan bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," terang Perry.
Baca juga:
Perry mengungkapkan, penempatan dana pemerintah di BI bertujuan memastikan operasi moneter dapat berjalan optimal dalam menjaga stabilitas rupiah.
"Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung," pungkas dia. (knu)
