MERAHPUTIH.COM - UNDANG-Undang (UU) Perampasan Aset memungkinkan negara merampas harta benda pelaku penipuan dan penggelapan, termasuk pengelola biro perjalanan atau travel bodong. Aset tersebut nantinya dapat digunakan untuk memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban.
Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Soedeson mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian. Hal serupa juga berlaku terhadap biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.
“Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” kata Soedeson kepada wartawan, Kamis (19/11).
Baca juga:
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Menurut dia, selama ini ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut. Pelaku memang dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.
“Dengan undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Soedeson memastikan kewenangan perampasan aset tetap harus melalui mekanisme pengadilan. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak bisa merampas maupun menyita aset secara sewenang-wenang.
“Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan,” kata Soedeson.
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).(knu)
Baca juga:
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR