MerahPutih.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyatakan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan perhatian serius terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Pernyataan tersebut disampaikan Dede saat menanggapi laporan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Puan dan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca juga:
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR Tegaskan Puan dan Dasco Ikut Pantau RUU Perampasan Aset
Dede mengatakan, pimpinan DPR RI terus memberikan perhatian terhadap perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang dilakukan Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI bersama pimpinan DPR RI Bapak Sufmi Dasco, sejak awal memberikan perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Pak Dasco juga senantiasa memonitor jalannya setiap tahapan pembahasan RUU ini di Komisi III DPR RI.
kata Dede, Jumat (20/11)
Ia menjelaskan, kedudukan Ketua DPR RI dalam proses pembentukan undang-undang harus dipahami berdasarkan fungsi dan kewenangan kelembagaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Dede, Ketua DPR RI menjalankan dan meneruskan tahapan legislasi yang telah dilaksanakan melalui alat kelengkapan dewan sesuai tata tertib dan mekanisme fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Ketua DPR RI menjalankan dan meneruskan tahapan legislasi yang telah dilaksanakan melalui alat kelengkapan dewan sesuai tata tertib dan mekanisme fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam UU MD3. Dengan demikian, seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari proses kelembagaan DPR RI bersama pemerintah,” ujarnya.
Baca juga:
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Pengesahan RUU Perampasan Aset Pulihkan Kerugian Negara
Dede menegaskan, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan kejahatan serta membuka jalan bagi pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Ia pun berharap, undang-undang tersebut nantinya dapat memastikan aset hasil kejahatan ditelusuri dan dirampas melalui prosedur hukum yang adil.
Mari kita fokus terhadap tujuan utama undang-undang ini, yaitu memastikan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri, dirampas melalui prosedur hukum yang adil, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak, termasuk masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
tambah Dede
Selain itu, Dede juga mengapresiasi pengawasan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum terhadap penyusunan RUU tersebut.
Menurut dia, pengawasan publik tetap diperlukan untuk memastikan penerapan UU Perampasan Aset berjalan transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. (knu)