Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung

Soffi AmiraSoffi Amira - 18 menit lalu
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyatakan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan perhatian serius terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Pernyataan tersebut disampaikan Dede saat menanggapi laporan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Puan dan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca juga:

DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat

DPR Tegaskan Puan dan Dasco Ikut Pantau RUU Perampasan Aset

Dede mengatakan, pimpinan DPR RI terus memberikan perhatian terhadap perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang dilakukan Komisi III DPR RI bersama pemerintah.

Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI bersama pimpinan DPR RI Bapak Sufmi Dasco, sejak awal memberikan perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Pak Dasco juga senantiasa memonitor jalannya setiap tahapan pembahasan RUU ini di Komisi III DPR RI.

kata Dede, Jumat (20/11)

Ia menjelaskan, kedudukan Ketua DPR RI dalam proses pembentukan undang-undang harus dipahami berdasarkan fungsi dan kewenangan kelembagaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Dede, Ketua DPR RI menjalankan dan meneruskan tahapan legislasi yang telah dilaksanakan melalui alat kelengkapan dewan sesuai tata tertib dan mekanisme fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Ketua DPR RI menjalankan dan meneruskan tahapan legislasi yang telah dilaksanakan melalui alat kelengkapan dewan sesuai tata tertib dan mekanisme fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam UU MD3. Dengan demikian, seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari proses kelembagaan DPR RI bersama pemerintah,” ujarnya.

Baca juga:

UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban

Pengesahan RUU Perampasan Aset Pulihkan Kerugian Negara

Dede menegaskan, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan kejahatan serta membuka jalan bagi pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

Ia pun berharap, undang-undang tersebut nantinya dapat memastikan aset hasil kejahatan ditelusuri dan dirampas melalui prosedur hukum yang adil.

Mari kita fokus terhadap tujuan utama undang-undang ini, yaitu memastikan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri, dirampas melalui prosedur hukum yang adil, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak, termasuk masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

tambah Dede

Selain itu, Dede juga mengapresiasi pengawasan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum terhadap penyusunan RUU tersebut.

Menurut dia, pengawasan publik tetap diperlukan untuk memastikan penerapan UU Perampasan Aset berjalan transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. (knu)

#DPR RI #RUU Perampasan Aset #Puan Maharani #Sufmi Dasco Ahmad
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - 18 menit lalu
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - 2 jam, 19 menit lalu
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Puan Maharani meminta publik bersabar menunggu pengumuman cawapres Prabowo pada 25 November 2026. Penentuan nama sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
Jokowi Buka Suara soal Relawan Dukung Dasco Jadi Wapres, Tegaskan tak Beri Arahan
Jokowi merespons dukungan relawan yang mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad menjadi wapres Prabowo. Ia menegaskan dukungan tersebut merupakan hak politik relawan.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
Jokowi Buka Suara soal Relawan Dukung Dasco Jadi Wapres, Tegaskan tak Beri Arahan
Indonesia
Menhan Sjafrie tak Pikirkan Isu Pengganti Wapres, Tegaskan Fokus Bantu Prabowo
Sjafrie membantah pertemuannya dengan Dasco membahas persoalan calon pengganti Wapres.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Menhan Sjafrie tak Pikirkan Isu Pengganti Wapres, Tegaskan Fokus Bantu Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Pertemuan masih berlangsung hingga berita ini disiarkan. Belum diketahui topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
Menhan Sjafrie Temui Dasco di Tengah Isu Pecalonan Cawapres
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Bagikan