DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat

Soffi AmiraSoffi Amira - 21 menit lalu
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro. Foto: Instagram/dedeindrapermana2

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, membantah anggapan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak transparan.

Dede meminta kritik terhadap proses legislasi dilakukan berdasarkan penilaian yang utuh dan sesuai fakta.

Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca juga:

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen

DPR Bantah RUU Perampasan Aset tak Transparan

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kurangnya transparansi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Kami menghormati setiap kritik dan masukan dari ICW dan organisasi masyarakat sipil. Perlu dipahami bahwa pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan proses kelembagaan yang melibatkan DPR RI dan pemerintah, dengan berbagai tahapan serta ruang partisipasi masyarakat.

kata Dede, Jumat (20/11)

Dede menyebut keterbukaan pembahasan dapat ditelusuri melalui sejumlah kanal resmi DPR RI. Di antaranya situs resmi DPR, TVR Parlemen, serta kanal YouTube DPR RI yang menyediakan siaran langsung maupun rekaman rapat.

Menurut dia, DPR juga telah mengunggah draf final RUU Perampasan Aset tertanggal 19 November 2026 melalui laman Partisipasi Legislasi DPR RI.

Dede mengungkapkan, Komisi III DPR bersama Badan Keahlian DPR telah melaksanakan sedikitnya 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Baca juga:

RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola

DPR Kunjungi 15 Provinsi demi RUU Perampasan Aset

Selain itu, DPR melakukan kunjungan ke 15 provinsi dan menyerap aspirasi masyarakat di 46 wilayah daerah pemilihan.

Sepanjang 2026, tercatat pula 19 permohonan dan masukan tertulis yang secara khusus berkaitan dengan RUU Perampasan Aset.

Masukan tersebut mencakup dukungan, usulan penyempurnaan, hingga keberatan terhadap substansi rancangan undang-undang.

Artinya, proses penyerapan aspirasi telah dilakukan melalui berbagai mekanisme. Bahkan dalam masa reses, komunikasi dan diskusi dengan masyarakat tetap berjalan untuk menerima berbagai masukan terhadap substansi RUU Perampasan Aset.

tambah Dede

Dede menegaskan, DPR menghargai pengawasan masyarakat sipil dan berharap partisipasi publik terus berlanjut dalam mengawal proses legislasi hingga pelaksanaannya. (knu)

#RUU Perampasan Aset #DPR RI #UU Perampasan Aset
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - 21 menit lalu
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Pemisahan itu diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan RUU Perampasan Aset disahkan bukan karena desakan. Pembahasannya melibatkan 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Bagikan