Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja


Juru Bicara PKS Muhammad Kholid (PKSFoto)
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi rencana kepala desa seluruh Indonesia yang akan mendeklarasikan diri untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyebut, itu hanya sebuah aspirasi individu masing-masing, sehingga tak bisa merepresentasikan suara masyarakat dari daerah yang dipimpinnya.
Baca Juga
Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penyerahan Trofi Juara Bali United
"Teriakan itu tidak mencerminkan suara masyrakat desa. Bisa jadi itu aspirasi individu saja. Jadi tidak bisa merepresentasikan suara dan kehendak masyarakat desa," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (31/3).
Kholid meyakini deklarasi itu tak akan diikuti oleh seluruh kepala desa di Indonesia. Sebab, ia menilai masih banyak kepala desa yang taat dengan konstitusi yang berlaku di Tanah Air.
"Saya percaya mayoritas kepala desa taat kepada konstitusi dan menghendaki demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi," ujarnya.
Baca Juga
Survei SMRC: Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Turun 3 Bulan Terakhir
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya membeberkan cerita pemicu di balik teriakan tiga periode kepada Presiden Jokowi.
Menurut Surta Wijaya, teriakan tiga periode disampaikan sejumlah pemerintah desa karena merasa senang enam poin yang menjadi aspirasi disetujui Presiden Jokowi.
Bagi Surta Wijaya, Jokowi menjabat sebagai presiden untuk tiga periode sah-sah saja, karena rekam jejaknya untuk kemajuan desa nyata. (Pon)
Baca Juga
Wacana Presiden Tiga Periode, Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
