Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 21 Februari 2022
Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai

Wakil Ketua DPR RI dari Partai NasDem, Rachmat Gobel. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga kacang kedelai meningkat akibat fluktuasi harga internasional. Khususnya di Amerika Serikat, yang merupakan salah satu produsen terbesar kedelai selain Brasil, Argentina, dan Tiongkok.

Pada 2020 lalu, harga kacang kedelai dalam negeri di tingkat konsumen masih sekitar Rp8.500 per kg. Namun pada 2021, naik menjadi Rp9.500 hingga Rp10 ribu per kg. Kini harganya sudah berada di atas Rp11 ribu per kg. Kondisi meroketnya harga kedelai ini memicu gejolak di tanah air.

Baca Juga:

Alasan Mendag Harga Kedelai Melambung Tinggi



Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menstabilkan harga kacang kedelai. Tujuannya, untuk memberi ketenangan kepada masyarakat maupun pengrajin tahu dan tempe.

“Tugas Kementerian Perdagangan memang seperti itu. Tak bisa membiarkan masyarakat bertarung sendiri,” kata Gobel dalam keterangan persnya, Senin (21/2).

kedelai
Kedelai. (Foto: Antara)



Mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan kenaikan harga kacang kedelai secara terus menerus memicu jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin kecil. Padahal, pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.

Menurut Gobel, tahu dan tempe merupakan makanan rakyat dan digemari seluruh lapisan masyarakat. Apalagi, lanjut dia, usaha tahu dan tempe juga merupakan sektor yang bisa dimasuki masyarakat bawah dengan mudah.

Karena itu, kata Gobel, fluktuasi harga dan kenaikan harga kacang kedelai bisa mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha. “Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, semua pihak khususnya pemerintah, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik,” jelas pengusaha asal Gorontalo itu.

Baca Juga:

PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara



Masalah kacang kedelai, tambah Gobel, harus dicarikan solusi yang lebih permanen, serta membutuhkan kerja sama semua pihak khususnya Kemendag dan Kementerian Pertanian. Sebab, saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kacang kedelai berasal dari impor.

"Marena itu, Kementerian Perdagangan harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional,” imbuh Politikus NasDem itu.

Gobel menambahkan, Kemendag harus bisa mengatur stabilitas harga di dalam negeri. Pada sisi lain, walaupun tanaman itu merupakan tanaman subtropis, namun tanaman itu masih bisa berkembang dengan baik di Indonesia.

Baca Juga:

Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat



Jadi, kata Gobel, harus ada koordinasi agar kran impor diatur dengan kemampuan Kementerian Pertanian dalam menyediakan kacang kedelai dari petani. "Jangan sampai pasar kebanjiran produk impor yang kemudian bikin kapok petani menanam kedelai,” tutur dia.

Lebih jauh, Gobel juga menekankan agar Kementerian Pertanian bekerja keras dan memiliki program yang sistematis agar Indonesia bisa berswasembada kacang kedelai. Contohnya, Indonesia sudah menjadi eksportir edamame, sekaligus membuktikan bahwa tanah Indonesia bisa untuk tanaman kedelai.

"Ingat, produk olahan kedelai telah menjadi makanan nasional seperti tahu, tempe, bahkan kecap,” tutup Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu. (Knu)

Baca Juga:

Waketum PRIMA Minta Jokowi Usut Tuntas Kartel Kedela

#Harga Kedelai #DPR #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
DPR RI belum menyusun jadwal fit and proper test calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo karena Presiden Prabowo belum mengajukan nama kandidat.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Indonesia
Pengusaha Tempe Keluhkan Harga Biji Kedelai Naik, Produksi Tempe Berkurang
Kenaikan harga biji kedelai juga dipengaruhi suplai biji kedelainya serta situasi perjalanan pengiriman biji kedelai sampai di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Pengusaha Tempe Keluhkan Harga Biji Kedelai Naik, Produksi Tempe Berkurang
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Bagikan