Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 21 Februari 2022
Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai

Wakil Ketua DPR RI dari Partai NasDem, Rachmat Gobel. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga kacang kedelai meningkat akibat fluktuasi harga internasional. Khususnya di Amerika Serikat, yang merupakan salah satu produsen terbesar kedelai selain Brasil, Argentina, dan Tiongkok.

Pada 2020 lalu, harga kacang kedelai dalam negeri di tingkat konsumen masih sekitar Rp8.500 per kg. Namun pada 2021, naik menjadi Rp9.500 hingga Rp10 ribu per kg. Kini harganya sudah berada di atas Rp11 ribu per kg. Kondisi meroketnya harga kedelai ini memicu gejolak di tanah air.

Baca Juga:

Alasan Mendag Harga Kedelai Melambung Tinggi



Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menstabilkan harga kacang kedelai. Tujuannya, untuk memberi ketenangan kepada masyarakat maupun pengrajin tahu dan tempe.

“Tugas Kementerian Perdagangan memang seperti itu. Tak bisa membiarkan masyarakat bertarung sendiri,” kata Gobel dalam keterangan persnya, Senin (21/2).

kedelai
Kedelai. (Foto: Antara)



Mantan Menteri Perdagangan itu mengatakan kenaikan harga kacang kedelai secara terus menerus memicu jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin kecil. Padahal, pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.

Menurut Gobel, tahu dan tempe merupakan makanan rakyat dan digemari seluruh lapisan masyarakat. Apalagi, lanjut dia, usaha tahu dan tempe juga merupakan sektor yang bisa dimasuki masyarakat bawah dengan mudah.

Karena itu, kata Gobel, fluktuasi harga dan kenaikan harga kacang kedelai bisa mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha. “Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, semua pihak khususnya pemerintah, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik,” jelas pengusaha asal Gorontalo itu.

Baca Juga:

PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara



Masalah kacang kedelai, tambah Gobel, harus dicarikan solusi yang lebih permanen, serta membutuhkan kerja sama semua pihak khususnya Kemendag dan Kementerian Pertanian. Sebab, saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kacang kedelai berasal dari impor.

"Marena itu, Kementerian Perdagangan harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional,” imbuh Politikus NasDem itu.

Gobel menambahkan, Kemendag harus bisa mengatur stabilitas harga di dalam negeri. Pada sisi lain, walaupun tanaman itu merupakan tanaman subtropis, namun tanaman itu masih bisa berkembang dengan baik di Indonesia.

Baca Juga:

Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat



Jadi, kata Gobel, harus ada koordinasi agar kran impor diatur dengan kemampuan Kementerian Pertanian dalam menyediakan kacang kedelai dari petani. "Jangan sampai pasar kebanjiran produk impor yang kemudian bikin kapok petani menanam kedelai,” tutur dia.

Lebih jauh, Gobel juga menekankan agar Kementerian Pertanian bekerja keras dan memiliki program yang sistematis agar Indonesia bisa berswasembada kacang kedelai. Contohnya, Indonesia sudah menjadi eksportir edamame, sekaligus membuktikan bahwa tanah Indonesia bisa untuk tanaman kedelai.

"Ingat, produk olahan kedelai telah menjadi makanan nasional seperti tahu, tempe, bahkan kecap,” tutup Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu. (Knu)

Baca Juga:

Waketum PRIMA Minta Jokowi Usut Tuntas Kartel Kedela

#Harga Kedelai #DPR #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Bagikan