Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 16 Februari 2022
Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat

Dokumentasi. Pekerja mengolah kedelai untuk produksi tahu di Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/2/2022). . ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Keluhan masyarakat terkait mahal dan langkanya kedelai ditanggapi Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Menurut La Nyalla, pemerintah harus segera melakukan stabilisasi harga sehingga tidak ada gejolak di masyarakat dan para perajin tahu-tempe.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus segera menstabilkan harga kacang kedelai. Masyarakat tidak bisa dibiarkan bertarung sendiri, pemerintah harus hadir," kata La Nyalla, Rabu (16/2).

Baca Juga:

Harga Kedelai Melonjak, Tahu Tempe Makin Tipis dan Naik 20 Persen

La Nyalla mengaku heran mengapa pemerintah mendiamkan harga kacang kedelai yang berlarut-larut terus melambung tinggi.

Padahal, tren kenaikan sudah muncul sejak pertengahan tahun 2021 karena dampak cuaca ekstrem sehingga menurunkan produksi di negara produsen utama dunia seperti Argentina dan Brasil.

"Akar permasalahan mahalnya harga kedelai ini sangat jelas. Pemerintah gagal mengantisipasi kelangkaan pasokan kedelai baik kedelai impor maupun kedelai lokal," ujarnya.

Di sisi lain, La Nyalla mempertanyakan mengapa Kementerian Pertanian tidak membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi kedelai nasional.

Sejauh ini seperti dijelaskan oleh Kemendag, kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor dari sejumlah negara. Hampir 90 persen pasokan kedelai berasal dari impor.

"Kok bisa begini, kita memiliki lahan yang luas, potensinya besar dalam mengembangkan kedelai tetapi pemerintah tetap membeli dari negara lain. Seharusnya Kementan membuka keran produksi kedelai nasional melalui kebijakan dan program," papar dia.

Baca Juga:

Harga Kedelai Impor Naik, Perajin Tahu Tempe di Jatim Menjerit

Diketahui produksi kedelai nasional pada tahun 2021 hanya berkisar 240 ribu ton, sedangkan kebutuhan mencapai 2 juta ton kedelai segar. La Nyalla berharap adanya sinergi antar-kementerian dalam stabilisasi harga kedelai tersebut.

"Saya kira untuk stabilisasi harga komoditas pertanian memang memerlukan sinergi lintas kementerian. Harus dilakukan koordinasi dengan baik, cepat dan tepat. Selain itu pemerintah sebaiknya memastikan tingkat produksi kacang kedelai yang dibutuhkan secara nasional," lanjutnya. (Pon)

Baca Juga:

Cerita Pengusaha Tahu di Bandung Terpaksa Berproduksi Saat Harga Kedelai Melambung

#La Nyalla Mattalitti #Harga Kedelai #Kedelai Impor
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bakal Periksa La Nyalla di Kasus Dana Hibah Jatim
KPK dalami kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2021-2022.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
KPK Bakal Periksa La Nyalla di Kasus Dana Hibah Jatim
Indonesia
KPK Duga Ada Aliran Duit Korupsi Dana Hibah saat La Nyalla Pimpin KONI Jatim
KPK menduga ada aliran korupsi dana hibah saat La Nyalla menjadi pemimpin KONI Jatim.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
KPK Duga Ada Aliran Duit Korupsi Dana Hibah saat La Nyalla Pimpin KONI Jatim
Indonesia
KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim
Sehari menggeledah rumah La Nyalla di Surabaya, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor KONI Jatim.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 April 2025
KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim
Indonesia
Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
Pada Senin (14/4) kemarin, tim penyidik KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti terkait kasus yang sama.
Frengky Aruan - Selasa, 15 April 2025
Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
Indonesia
Usai Rumahnya Digeledah, La Nyalla Bakal Menyusul Diperiksa KPK?
Tak menutup kemungkinan KPK akan memanggil La Nyalla untuk klarifikasi setelah penggeledahan rumahnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
Usai Rumahnya Digeledah, La Nyalla Bakal Menyusul Diperiksa KPK?
Indonesia
La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK
KPK masih menunggu semua proses penggeledahan untuk selanjutnya bisa menyampaikan ke publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK
Indonesia
Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya
Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2021-2022.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya
Indonesia
KPK Geledah Rumah Anggota DPD La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
KPK menyita tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp 8,1 miliar milik anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Anwar Sadad.
Dwi Astarini - Senin, 14 April 2025
KPK Geledah Rumah Anggota DPD La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
Indonesia
La Nyalla Harap Putusan MK Jadi Momentum Perubahan Fundamental
Banyak calon presiden, tidak masalah, tetapi yang memilih adalah para hikmat yang berada di MPR sebagai lembaga tertinggi, yang tidak hanya dihuni anggota DPR dari representasi partai saja
Angga Yudha Pratama - Minggu, 05 Januari 2025
La Nyalla Harap Putusan MK Jadi Momentum Perubahan Fundamental
Indonesia
LaNyalla Paparkan Keberpihakan Konkret DPD Bagi Masyarakat Adat
LaNyalla menyebut DPD memiliki komitmen yang jelas terhadap kepentingan seluruh daerah di Indonesia.
Frengky Aruan - Sabtu, 03 Agustus 2024
LaNyalla Paparkan Keberpihakan Konkret DPD Bagi Masyarakat Adat
Bagikan