KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan pihaknya menggeledah rumah anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti, pada Senin (14/4).

Adapun penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2021-2022.

Menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, penggeledahan itu berkaitan dengan jabatan La Nyalla sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Jatim tahun 2010-2019.

"Terkait dengan penyidikan perkara hibah pada saat yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu (16/4).

Baca juga:

Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya

Sehari setelah menggeledah rumah La Nyalla yang berlokasi di Surabaya, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor KONI Jatim, pada Selasa (15/4).

Merespons penggeledahan itu, La Nyalla mengklaim tidak ada barang bukti yang disita tim penyidik KPK dari rumahnya.

Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jatim.

“Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi," kata La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Baca juga:

La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK

Dalam mengusut kasus ini, KPK telah menyita tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar milik anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Anwar Sadad.

KPK menyita aset tersebut karena diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Penyitaan dilakukan pada 8 Januari 2025.

Anwar Sadad merupakan tersangka dalam kasus ini. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim. Namun, hingga kini Anwar Sadad belum ditahan oleh KPK.

KPK diketahui sedang mengusut dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022. KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus ini.

Penetapan 21 tersangka itu merupakan pengembangan kasus yang menjerat eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak. (Pon)