Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 18 Februari 2022
PKS Usulkan Pemerintah Lakukan Barter Kedelai dengan Batu Bara

Foto arsip. Pekerja membuat tempe di sentra perajin tempe Sanan, Malang, Jawa Timur, Senin (4/1/2021). (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beberapa hari belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan mahalnya harga kedelai yang berimbas pada biaya produksi tahu dan tempe.

Untuk selesaikan masalah pasokan kedelai ini, anggota Komisi VI DPR Amin AK menyarankan pemerintah untuk melakukan barter antara komoditas kedelai dengan batu bara yang merupakan keunggulan komparatif Indonesia. Menurut dia, hal ini merupakan solusi jangka pendek guna mengatasi persoalan krisis kedelai.

Amin pun menunjuk Tiongkok dan India, dua negara yang menjadi produsen kedelai terbesar keempat dan kelima di dunia sebagai negara tujuan kerja sama barter kedua komoditas tersebut.

Baca Juga:

Kedelai Mahal dan Langka, Pemerintah Diminta Respons Cepat

Paling memungkinkan, kata Amin, pemerintah mengarahkan BUMN produsen batu bara bekerja sama dengan BUMN pangan. BUMN batu bara menjual produksinya dengan cara barter, dan nantinya kedelai yang diperoleh dibeli oleh BUMN pangan untuk mengamankan stok, paling tidak sampai Juli 2022.

Mengapa sampai Juli, ucap dia, karena diperkirakan harga kedelai global mulai Agustus sudah mulai turun. Di sisi lain, produksi dalam negeri bisa digenjot. Kedelai ditanam mulai Maret 2022, kemudian dipanen Juni hingga Juli 2022. BUMN pangan bisa proaktif mengamankan stok kedelai nasional.

“Tiongkok dan India merupakan dua negara konsumen batu bara terbesar di dunia, Statistik global menunjukkan kedua negara ini mengonsumsi 62 persen batu bara dunia. Pada saat bersamaan mereka masuk ke dalam lima produsen terbesar kedelai. Tawaran barter batu bara dengan kedelai, seharusnya jadi opsi yang menarik,” beber Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, kebijakan pemerintah seharusnya berorientasi untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Berbagai cara dan strategi untuk mewujudkan kebijakan pro rakyat, meskipun berliku harus ditempuh demi keberlanjutan usaha rakyat berbasis kedelai.

“Mayoritas produsen tahu dan tempe adalah usaha mikro dan kecil, mereka baru saja pulih setelah dihantam pandemi. Harus ada solusi cepat dan taktis untuk menyelamatkan usaha mereka,” tegas Amin.

Baca Juga:

Waketum PRIMA Minta Jokowi Usut Tuntas Kartel Kedelai

Pemerintah sudah gagal meningkatkan produksi kedelai dalam negeri sesuai janji Presiden Jokowi untuk memenuhi minimal 30 persen kebutuhan kedelai nasional. Alih-alih produksi naik, yang terjadi malah turun dari 300 ribu ton pada tahun 2021 menjadi 200 ribu ton pada tahun 2022 ini, sesuai proyeksi Kementan.

Sementara kebutuhan nasional mencapai 3 juta ton. Sebagai solusi jangka pendek, maka impor dengan model barter komoditas seharusnya diperjuangkan mengingat stok kedelai global menjadi rebutan akibat merosotnya produksi kedelai Brazil dan Argentina yang merupakan produsen terbesar dunia bersama Amerika Serikat.

"Ketiga negara tersebut menghasilkan sekitar 80 persen produksi kedelai dunia," cetus dia.

Sedangkan solusi jangka panjang adalah meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dengan kebijakan insentif biaya produksi untuk petani.

Data dari BPS menunjukkan bahwa sekitar 90 persen impor kedelai Indonesia untuk 2020 datang dari Amerika Serikat sejumlah 2.238,5 ton dari total 2.475,3 ton impor kedelai Indonesia. Sebanyak 90 persen kedelai Indonesia berasal dari impor setiap tahunnya. Kanada menjadi negara sumber impor terbesar kedua untuk Indonesia dengan jumlah impor yang mencapai 229,6 ribu ton pada 2020.

Menurut Amin, prioritas saat ini adalah pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menyerap 96,92 persen tenaga kerja saat ini. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut tenaga kerja di sektor UMKM mencapai 119,6 juta orang.

Adapun total UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 65,47 juta unit. Jumlah tersebut mencapai 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. UMKM menyumbangkan 60,51 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku. Terhadap PDB atas harga konstan, kontribusi UMKM mencapai 57,14 persen.

“Tunda dulu deh, proyek-proyek ambisius dan bukan prioritas seperti pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan proyek kereta cepat. Ini ada kebutuhan rakyat yang lebih mendesak lho," tutup Amin. (Asp)

Baca Juga:

Pembeli Luar Kota Berdatangan, Kedelai di Pasar Tradisional Yogyakarta Langka

#Batu Bara #Kedelai Impor #Harga Kedelai
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PT KAI Rampungkan Pengadaan 54 Lokomotif CC205 Teranyar, Bisa Angkut 85 Juta Ton Batu Bara Per Tahun
Pengadaan 54 lokomotif CC205 menjadi bagian dari penyiapan sarana untuk merespons kebutuhan layanan batu bara dan komoditas lainnya di Sumatra bagian selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
PT KAI Rampungkan Pengadaan 54 Lokomotif CC205 Teranyar, Bisa Angkut 85 Juta Ton Batu Bara Per Tahun
Indonesia
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Kortastipidkor Polri mengungkap dugaan korupsi pembiayaan invoice financing PT PPA kepada PT BAS. Kerugian negara capai Rp 38,8 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Indonesia
Pengusaha Tempe Keluhkan Harga Biji Kedelai Naik, Produksi Tempe Berkurang
Kenaikan harga biji kedelai juga dipengaruhi suplai biji kedelainya serta situasi perjalanan pengiriman biji kedelai sampai di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Pengusaha Tempe Keluhkan Harga Biji Kedelai Naik, Produksi Tempe Berkurang
Indonesia
Febrie Adriansyah Tegaskan Tak Terkait Bisnis Kafe di Cipete, akan Hormati Penyidikan Polri
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah membantah memiliki keterkaitan dengan bisnis kafe di Cipete yang ramai dibahas di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
Febrie Adriansyah Tegaskan Tak Terkait Bisnis Kafe di Cipete, akan Hormati Penyidikan Polri
Indonesia
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
LSAK meminta KPK mengawasi penyidikan dugaan korupsi dan TPPU dalam tata kelola batu bara. Lembaga tersebut juga mendorong pengambilalihan perkara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
Indonesia
DPR Bekingi Polri, Bongkar Tuntas Kasus Korupsi Batu Bara
penyimpangan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Bekingi Polri, Bongkar Tuntas Kasus Korupsi Batu Bara
Indonesia
Komisi III DPR Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PLTU hingga Tuntas
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya mengusut dugaan korupsi serta TPPU pengadaan batu bara PLTU hingga tuntas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
Komisi III DPR Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PLTU hingga Tuntas
Indonesia
Polisi Geledah Cafe dan Money Changer di Kasus Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara Rugikan Rp 5 Triliun
Disinggung soal kekuatan personel bersenjata lengkap yang dilibatkan dalam agenda penggeledahan, Budi menyatakan hal itu merupakan bagian dari prosedur yang dijalankan tim di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Polisi Geledah Cafe dan Money Changer di Kasus Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara Rugikan Rp 5 Triliun
Indonesia
Buntut Pemadaman Listrik, Polisi Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PLN Mulai Tahun 2018
Hingga saat ini, total sudah ada 16 saksi yang diperiksa. Untuk langkah selanjutnya, penyidik akan memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan ahli, hingga melakukan penyitaan barang bukti.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Buntut Pemadaman Listrik, Polisi Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PLN Mulai Tahun 2018
Indonesia
Warga Alami Pemadaman Listrik Bergirir, Kementerian ESDM Sempat Stop Ekspor Batu Bara
Hingga saat ini, sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah diamankan, dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Warga Alami Pemadaman Listrik Bergirir, Kementerian ESDM Sempat Stop Ekspor Batu Bara
Bagikan